Kementan dan WFP Kerja Sama Perkuat Peta Ketahanan Pangan dan Gizi

Jakarta, InfoPublik - Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Badan Ketahanan Pangan (BKP) menjalin kerja sama dengan World Food Program (WFP) Indonesia untuk penguatan data ketahanan pangan dan gizi nasional. Kerja sama ini dilakukan dalam kurun waktu 2017 – 2020.

Dari Kementeria Pertanian diwakili  Kepala BKP Agung Henriadi dan perwakilan WFP Indonesia Andrea Weeb menandatangani Project Document (Prodoc) BKP dengan WFP Indonesia di Kantor Kemeterian Pertanian, Jakarta, Selasa (28/11).

Agung Henriadi mengataka kerja sama ini meliputi dua kegiatan, pertama pemutakhiran peta ketahanan dan kerentanan pangan melalui penyempurnaan metodologi dan peningkatan kerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS).

Kedua, pengembangan sistem informasi ketahanan pangan dan gizi nasional yang terpadu melalui penyempurnaan system yang sudah ada.

Agung menambahkan, program bersama WFP tersebut untuk menguatkan kembali peta daerah tahan dan rentan pangan di Indoensia.

"Penandatangan hari ini sangat penting karena kita ingin mengentaskan daerah yang masih rentan pangan di Indonesia,"  ujarnya.

Agung menyebutkan bahwa pengentasan daerah rentan pangan merupakan cita-cita besar dari pemerintahan Presiden Joko Widodo. Sehingga, Kementan bertanggung jawab mewujudkan itu.

Untuk itu, lanjutnya, melalui kerja sama bersama WFP Indonesia akan dihasilkan peta daerah tahan dan rentan pangan yang lebih akurat dan terbarui pada tahun 2018.

"Sesuai dengan apa yang dicita-citakan Bapak Presiden Jokowi untuk memeratakan pangan di Tanah Air, kami akan buat pemetaan daerah ketahanan dan kerentanan pangan," katanya.

Untuk mengurangi daerah yang rawan pangan, kata Agung, pihaknya akan menerapkan kegiatan optimalisasi pemanfaatan pekarangan melalui Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) untuk mengentaskan daerah rentan rawan pangan itu.

Menurut dia, ada 2.300 titik di Indonesia yang masuk program KPRL pada 2018. Jumlah itu lebih banyak dibanding tahun 2017, yaitu sebanyak 1.800 titik.

"Harapannya 2019 tidak ada lagi daerah rentan rawan pangan atau paling tidak berkurang. Saya tidak mau 2.300 titik itu gagal," katanya.

Agung menilai bahwa program KRPL akan efektif dalam mengentaskan daerah rentan rawan pangan. Sebab program itu mendorong masyarakat mampu memproduksi pangannya sendiri.