:
Oleh Wawan Budiyanto, Rabu, 14 Desember 2016 | 21:30 WIB - Redaktur: Gusti Andry - 431
Jakarta, InfoPublik - Direktur Gas PT Pertamina (Persero) Yenni Andayani menegaskan, pihaknya berkomitmen dalam pengembangan gas nasional dengan menambah infrastruktur dan fasilitas gas, khususnya terminal LNG dan Floating Storage Regasification Unit (FSRU).
“Saat ini, Pertamina juga tengah dalam pembangunan FSRU Cilacap berkapasitas 200 juta kaki kubik per hari (MMSCFD) yang bertujuan mengganti bahan bakar minyak tetap sesuai target tahun 2018. Adapun di sektor transportasi, sebanyak 56 unit SPBG termasuk MRU yang tersebar di seluruh Jabodetabek, Palembang, Semarang, dan Balikpapan juga dalam pengelolaan Pertamina,” kata Yeni melalui siaran resminya saat Pertamina Energy Forum 2016 yang mengusung tema “Energy Environment, Policy, and Governance: The Current Dynamics” di Jakarta, Rabu (14/12).
Ia menambahkan, Pertamina siap berinvestasi di bisnis hulu energi baru dan terbarukan dimana belanja modal yang diperlukan, di luar panas bumi, diperkirakan mencapai sekitar US$ 1,5 miliar hingga 2019.
Sementara itu, Sekretaris Direktur Jenderal EBTKE Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengatakan pihaknya mendorong pengembangan energi baru terbarukan yang dilakukan Pertamina.
Dadan mengharapkan, Pertamina sebagai off-taker produk energi baru dan terbarukan, salah satunya yang sudah berjalan, yakni biodiesel dan selanjutnya bioetanol, dan sebagainya.
Selain itu, menjadi pengembang energi baru terbarukan di bidang panas bumi.
“Kami juga berharap Pertamina dapat menjadi contoh yang baik untuk badan usaha lain dalam hal pengembangan energi baru dan terbarukan,” ujarnya.
Sedangkan Renewable Energy Markets Analyst International Energy Agency Heymi Bahar menambahkan, pertumbuhan permintaan listrik, ketergantungan impor bahan bakar fosil, dan masalah polusi udara serta lingkungan jadi faktor pendorong peningkatan energi baru terbarukan di kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia.
“Pengembangan energi baru dan terbarukan tentu bisa dipercepat dengan paket-paket kebijakan yang komprehensif dan sinergi antara pemerintah sebagai pembuat kebijakan dan pihak-pihak terkait,” ujarnya.