DPR Temukan Sejumlah Persoalan Klasik Pupuk Bersubsidi

Jakarta, InfoPublik - Komisi IV DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Komisi Herman Khaeron mengunjungi gudang pupuk di Provinsi Riau. Dari kunjungan tersebut ditemukan beberapa persoalan klasik yang masih mengemuka.

Seperti selisih dan ketimpangan antara jumlah yang diusulkan dengan kuantum pupuk yang telah disepakati oleh DPR dan pemerintah.

Herman Khaeron mengatakan, pemerintah bersama DPR sepakat untuk menetapkan kuantum pupuk itu diangka 9,55 juta ton, dengan varian di lima jenis pupuk, yakni Urea, NPK, Jet A, SP36 dan Organik.

Dari kuantum tersebut jika dibandingkan dengan usulan rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK) masing-masing daerah, masih terasa timpang dan masih selisih. Karena usulannya adalah 13 juta ton. Sehingga kalau terjadi kelangkaan pada masa tanam tertentu atau serentak, maka akan menjadi persoalan. Karena RDKK yang diajukan oleh pemerintah daerah ke pemerintah pusat, jumlahnya 13 juta ton, sementara kita baru bisa memenuhi 9,55 juta ton. 

"Ini   akan   menjadi  bahan   pemikiran,   apakah   perlu   tambah   kuantum   atau   harus mengurangi kuantum pupuk, lalu menaikkan terhadap kuantum pupuk jenis lainnya. Banyak persoalan yang harus didiskusikan, terutama dengan idealnya komposisi persatuan hektar, apakah  akan mengikuti terhadap rekomendasi dari pupuk Indonesia dengan komposisi 532, atau hasil penelitian terbaru yang dikeluarkan   oleh   Balitbang   Kementerian   Pertanian   dimana jenis-jenis   pemupukan  itu harus memperhatikan unsur hara tanah," kata Herman dalam siaran tertulis di Jakarta, Rabu (16/11).

Menurut Herman, kalau unsur hara tanahnya tidak bisa mengikat terhadap pupuk dan kemudian diserap oleh tumbuh-tumbuhan yang bisa mempercepat tumbuh, memperkuat batang, mempercepat pembuahan dan meningkatkan produksi pembuahan, maka unsur hara tanah harus diperhatikan.

"Kami menemukan beberapa fakta di lapangan, bahwa urea masih lebih tinggi daripada hasil penelitian sesungguhnya," ujarnya.

Terkait adanya upaya khusus (upsus) untuk pajale (padi, jagung, kedele), Herman mengatakan, kalau tidak ada upsus saja masih bermasalah dengan kuantum pupuk dan jumlah pupuk yang harus tersedia, bagaimana dengan upsus yang dilakukan.

Selain mengenai komposisi spesifik lokasi yang harus tepat, dan pertimbangan terhadap upaya khusus penambahan pupuk terhadap luasan pertanaman, juga tentang bagaimana menjaga efisiensi produktifitas, agar pupuk ini tersalurkan dengan baik, efisien dan yang paling penting adalah memberikan manfaat bagi para petani.

“Kami juga masih temukan adalah masalah gudang penyimpanan pupuk yang dikelola oleh PT BGR yang merupakan BUMN pergudangan.  Disana kami  melihat suasana dan kualitas gedung yang sangat tidak represntatif. Dibeberapa kunjungan kami, memang banyak gudang yang tidak representatif, sehingga ke depan hal ini harus diperhatikan, karena kualitas pergudangan juga menentukan terhadap kualitas dan kuantitas   pupuk,   karena   pasti  ada  penyusutan. PT BGR harus memperhatikan mengenai sistem pergudangan, supaya apa yang menjadi tujuan kita dengan lima tepat, dapat benar-benar dilaksanakan dengan baik dan bermanfaat bagi rakyat,” pungkasnya.