:
Oleh Amrln, Rabu, 16 November 2016 | 08:46 WIB - Redaktur: Gusti Andry - 636
Jakarta, InfoPublik - PT Taspen (Persero) bersama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sepakat bersinergi mengintegrasikan aplikasi sistem informasi data untuk meningkatkan good corporate governance/GCG (tata kelola pemerintahan).
Kesepakatan tersebut diwujudkan melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dilakukan antara Direktur Utama Taspen Iqbal Latanro dan Kepala BPKP Ardan Adiperdana di Kantor Pusat BPKP, Jakarta, Selasa (15/11).
Direktur Utama Taspen Iqbal Latanro mengatakan, aplikasi Sistem Informasi Daerah (SIMDA) Keuangan milik BPKP diintegrasikan dengan aplikasi Sistem Informasi Gaji (SIMGAJI) milik Taspen sehingga mempermudah Pemda dalam membuat surat permintaan pembayaran (SPP) belanja gaji pegawai negeri sipil (PNS) sekaligus meminimalisasi kemungkinan keleliruan pendataan.
"Dengan kerja sama ini maka dapat menjamin keakuratan data pembayaran belanja gaji dan pembayaran iuran Dana Pensiun/Tabungan Hari Tua PNS di lingkungan Pemda," kata Iqbal.
Menurut Iqbal, dari total 542 Pemda sebanyak 464 Pemda telah menggunakan SIMGaji Taspen. Beberapa di antaranya sudah melakukan uji coba yaitu Pemda Kabupaten Bima dan Pemda Kabupaten Buton Selatan, dengan hasil baik.
Ditambahkannya, saat ini Taspen memiliki sebanyak 6,9 juta peserta, yan terdiri atas 4,3 juta peserta pensiunan, dan 2,6 juta peserta aktif. "Sinergi ini menjadikan pengelolaan manajemen data peserta Taspen semakin optimal dan akurat," ujarnya.
Kepala BPKP Ardan Adiperdana mengatakan, sinergi ini menunjukkan keseriuan BPKP untuk terus meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan daerah terutama pos belanja pegawai.
"Dengan sinergi SIMDA dan SIMGaji Taspen, diharapkan semakin meningkatkan sistem internal approach mulai dari pengendalian anggara hingg monitorin penggunaan anggaran Pemda," kata Ardan.
Dengan demikian tambahnya, jika sinergi BPKP dengan Taspen berjalan dengan baik maka dapat membantu Pemda mengelola keuangan negara yang tercermin dari indikator perolehan opini wajar tanpa pengecualian (WTP).
"BPKP sejauh ini telah melaksanakan pendampingan maupun penyediaan aplikasi SIMDA Keuangan berbasis akutansi akrual pada 371 Pemda," ujarnya.