:
Oleh Wawan Budiyanto, Selasa, 15 November 2016 | 00:11 WIB - Redaktur: R. Mustakim - 303
Jakarta, InfoPublik - Dewan Energi Nasional (DEN) menggelar sidang guna membahas tiga agenda utama yakni Rencana Umum Energi Nasional (RUEN), harga gas untuk industri dan program proyek kelistrikan 35.000 MW.
Salah satu nggota DEN dari unsur Konsumen, Dwi Hary Soeryadi menjelaskan, RUEN untuk pemanfaatan energi baru terbarukan sebesar 23 persen dalam bauran energi nasional harus dapat diwujudkan pada tahun 2025 dan ini lanjut Dwi sudah dimasukkan dalam rencana kerja kementerian dan lembaga ditahun 2017 dan seterusnya.
“DEN sudah memberikan beberapa rekomendasi untuk mengatasi masalah dan kendala yang ada,” kata Dwi dalam siaran resminya usai sidang DEN ke - 19 di Jakarta, Senin (14/11).
Anggota DEN dari unsur konsumen lainnya Syamsir Abduh mengatakan, RUEN sudah harus dijalankan 2017 oleh seuluruh kementerian dan lembaga meskipun secara administrasi belum dikeluarkan Peraturan Presidennya tetapi dalam sidang paripurna sudah diputuskan dan sudah sepakat terhadap substansinya.
“Dalam rapat, Kementerian Keuangan mengatakan, bahwa kementerian dan lembaga sudah bisa menggunakan RUEN sebagai dasar untuk membuat program dan anggaran tahun 2017 dan diharapkan dalam waktu dekat RUEN secara Perpres sudah ditetapkan,” ujarnya.
Agenda selanjutnya, untuk harga gas bumi ada tiga hal yang menjadi pokok pembicaraan yaitu masalah transparansi, mata rantai distribusi dan harga gas bumi.
Di dalam transparansi sendiri itu diharapkan dari sisi hulu hingga ke hilir termasuk juga pengguna dalam hal ini industri pengguna gas itu juga harus saling terbuka mengenai struktur biayanya sehingga harga untuk komoditas yang jualnya nanti bisa bersaing di regional.
”Terkait dengan mata rantai distribusi sudah dimasukkan dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 6 tahun 2016 Ketentuan dan Tata Cara Penetapan Alokasi dan Pemanfaatan Serta Harga Gas Bumi,” tambah Dwi.
Program 35.000 MW untuk tahun 2019 diperkirakan progres yang akan dicapai minimal sekitar 19.000 MW dan dengan berbagai macam pertimbangan antara lain pertumbuhan ekonomi yang diambil adalah 6 persen.
"Tadi sudah disepakati minimal 19.000 MW dan PLN akan berusaha mewujudkannya lebih dari 19.000 MW," tutup Dwi.