Sektor Perkebunan Jadi Penopang Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Jakarta, InfoPublik - Pemerintah berkomitmen menjadikan sektor perkebunan sebagai sektor utama yang dapat menopang kehidupan masyarakat daerah sehingga pertumbuhan ekonomi dapat lebih merata. Saat ini, sebagian besar wilayah perkebunan tersebar di luar Pulau Jawa.

Dirjen Perkebunan Kementrian Pertanian, Gamal Nasir mengatakan data Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian menunjukkan sebanyak 92 persen dari total 191 juta hektar lahan pekebunan di Indonesia berada di luar Pulau Jawa, sehingga berpotensi mengembangkan perekonomian masyarakat luar Jawa

"Dari komposisi daerah perkebunan tersebut, sebanyak 23,78 hektar merupakan lahan perkebunan non kelapa sawit dan seluas 11,44 juta hektar merupakan lahan perkebunan kelapa sawit. Adapun, sebanyak 40 persen dari total luasan kelapa sawit 11,44 juta hektar tersebut merupakan perkebunan milik rakyat," kata Gamal disela-sela acara bedah buku Perkebunan Pemerdekaan Indonesia di Jakarta, Selasa (3/5).

Gamal menambahkan, sub sektor perkebunan berkembang dengan sangat pesat dan menjadi leading sector yang menjadi sumber peningkatan penerimaan negara. Sektor ini juga mengundnag investasi tinggi, dan menjadi sumber penyediaan bahan baku bagi industri.

Kementan mencatat pada 2014 lalu, ekspor minyak sawit dan olahannya mencapai 22,89 juta ton dengan nilai ekspor sebesar 17,46 juta dolar AS dan ekspor karet mencapai 2,62 juta dengan nilai ekspor mencapai 4,74 juta dolar AS.

"Setiap tahunnya, Indonesia dengan mengandalkan produksi komoditas perkebunan rakyat pun mengekpsor hingga 3 juta ton produksi tebu, kopi, kakao, tembakau, teh, lada, cengkeh dan produk lainnya," jelasnya.

Kendati demikian, Gamal menyampaikan sektor strategis ini pun menghadapi banyak tantangan seperti pengusahaan perkebunan rakyat yang dilakukan secara monokultur dengan infrastruktur yang terbatas.

"Pemerintah pun mengakui masyarakat belum mengimplementasikan GAP (good agricultural practices) secara menyeluruh. Hal ini menyebabkan tingkat produktivitas tanaman yang mampu dicapai berada di bawah potensi normalnya,” ungkap Gamal.

Sementara Ketua Gabungan Asosiasi Petani Perkebunan Indonesia (Gapperindo), Agus Pakpahan menyampaikan untuk dapat mengerek pendapatan negara dan kesejahteraan petani dari sektor pertanian, maka pemerintah harus gesit melakukan industrialisasi.

“Yang harus ditingkatkan itu industri pertaniannya karena kita tidak bisa mengandalkan perluasan lahan. Pertanian seperti itu sulit berkembang karena berbasis lahan, sementara ketersediaan lahan itu tetap,” ungkap Agus.

Dia mencontohkan Korea Selatan yang perlahan mengarahkan sektor pertaniannya pada industrialisasi sehingga membawa negara itu masuk pada jajaran negara-negara maju dunia.

"Oleh sebab itu investasi hilir perkebunan harus menjadi suatu kewajiban agar kita tidak kehilangan kesempatan mendapatkan nilai tambah. Sehingga hasil produksi pertanian bisa memaksimumkan keuntungan dan bukan berbakti untuk mengatasi kemiskinan," tutupnya.