:
Oleh Dian Thenniarti, Selasa, 3 Mei 2016 | 10:32 WIB - Redaktur: Gusti Andry - 460
Jakarta, InfoPublik - Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) meluncurkan sejumlah program secara simultan, antara lain memperbanyak tenaga pendamping agar UKM bisa melek ekspor.
Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Prakoso Budi Susetyo, Senin (2/5), mengemukakan hal tersebut guna meningkatkan kontribusi usaha kecil dan menengah (UKM) dalam ekspor nonmigas.
Lebih lanjut, Prakoso mengatakan kegiatan tersebut bekerjasama dengan Badan Nasional Sertifikasi Produk (BNSP) dengan menerapkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dan memberikan pelatihan ekspor melalui e-commerce (digital).
"Meski UKM memberikan kontribusi PDB yang cukup besar, namun dalam hal ekspor kontribusinya relatif kecil. Itu dikarenakan jumlah UKM yang berorientasi ekspor sangat sedikit atau hanya 5000 pelaku saja bila dibanding total jumlah UKM yang mencapai 57 juta," jelasnya.
Menurut Prakoso, pada tahun 2015 nilai ekspor relatif kecil hanya US$23 miliar dibanding ekspor nonmigas yang mencapai US$145,5 miliar atau sekitar 16 persen. Kendalan UKM untuk melakukan ekspor sangat banyak antara lain mulai dari teknis ekspor, kualitas dan kuantitas produk, aspek manajemen sampai pemasaran.
Karena itulah, dengan kehadiran fasilitator atau pendampingan diharapkan kendala-kendala tersebut dapat diatasi atau minumal dapat ditekan. Setidaknya dengan pendampingan, UKM bisa naik kelas dari mikro ke kelas usaha kecil. Lalu yang kecil bisa naik ke kelas menengah.
Prakoso juga menekankan pentingnya pelatihan digital kepada pelaku UKM karena dengan digital bisa memberikan banyak keuntungan bagi pelaku UKM khususnya yang berorientasi ekspor. Pelaku UKM bisa menekan biaya dan waktu karena tak perlu bertemu langsung dengan calon buyers.
"Dalam hal pembayaran pun bisa dilakukan melalui e-commerce. Perlunya UKM mengenal pasar ekspor dan calon buyers melalui pendampingan ini karena tidak semua buyer itu jujur dalam melakukan transaksi dagang. Karena banyak juga kasus UKM yang tidak dibayar meski barangnya sudah dikirm ke luar negeri," tambahnya.