Bakal Kuasai 20 Persen Pasar Retail, Bisnis Online Butuh Regulasi

Jakarta, InfoPublik - Bisnis online akan merebut pasar retail usaha menengah kecil mikro (UMKM) hingga 20 persen. Pemerintah dan DPR harus menagantisipasi hal ini melalui regulasi, agar tidak ada pihak yang dirugikan di kemudian hari.

“Bisnis online lebih praktis, sehingga banyak anggota keluarga melakukan transaksi online, karena tidak perlu repot berbelanja ke pasar, bermacet-macet di jalan, tinggal klik, barang yang dipesan langsung diantar ke rumah,” kata anggota Komisi VI DPR RI Nasril Bahar di Jakarta, Kamis (28/4).

Dia mengatakan warning yang disampaikan pemerintah itu kemungkinan akan meraup pasar domestik seperti UMKN 20 persen. Namun, yang perlu dingatkan harus ada perangkat hukum agar tidak ada pihak yang dirugikan. Pemerintah dan legislatif harus menagantisipasi bisnis online tersebut.

Selain itu, masyarakat juga harus lebih memahami. Ada hal yang mungkin terjadi seperti motif penipuan dalam praktik online. Pemerintah harus memberikan pembelajaran pada kelompok produsen agar  bisa mengikuti arus teknologi yang saat ini sedang berkembang.

"Masalah itu adalah tanggung jawab pemerintah dan kita semuanya, meski diakui dasar pengembangan teknologi kita masih rendah dibandingkan dengan negara tetangga. Artinya, jangan sempat kita yang buta dengan teknologi dimanfaatkan oleh negara tetangga. Bisa saja mereka memasukkan produk dengan mempergunakan merek lokal, sehingga konsumen tertipu," urainya.

Menurutnya, kelemaan bisnis berbasis online, yakni rawan penipuan. Biasanya pelaku memanfaatkan  emosio masyarakat dalam melakukan transaksi. Terkadang orang ikut-ikutan melihat teman melakukan transaksi online, padahal tidak sesuai dengan yang diinginkan atau kebutuhan.

Nasril  juga mengatakan bisnis online juga berpotensi merugikan negara. Misalnya, pembelian tidak ada pemasukan pajak ke negara. "Sehingga, harus ada tata aturan yang lebih lengkap dalam hal kenyamanan dan pemasukan pemerintah," tandasnya.