BI-Pemerintah Koordinasikan Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Daerah

Jakarta, InfoPublik - Bank Indonesia, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan berkomitmen untuk memperkuat koordinasi dan kerjasama pengembangan ekonomi dan keuangan daerah.

Komitmen tersebut dituangkan dalam penandatanganan Nota Kesepahaman antara Gubernur Bank Indonesia Agus D.W. Martowardojo, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, dan Menteri Keuangan Bambang P.S Brodjonegoro.

Gubernur Bank Indonesia mengatakan nota Kesepahaman tentang Koordinasi Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Daerah ini merupakan tindak lanjut dari Paket Kebijakan I (pertama) Pemerintah, Bank Indonesia dan OJK.

"Nota Kesepahaman ini diperlukan untuk menjadi dasar bagi pelaksanaan kerja sama dan koordinasi yang lebih solid dalam rangka mendorong pengembangan ekonomi dan keuangan daerah," kata Agus dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu (23/4).

Menurutnya, hal tersebut sejalan dengan peran daerah yang semakin penting dalam perekonomian nasional sejak kebijakan desentralisasi daerah digulirkan pada tahun 1999.

"Peran daerah juga semakin strategis dengan terus meningkatnya jumlah alokasi anggaran transfer ke daerah dan dana desa yang mendekati anggaran belanja kementerian/lembaga," katanya.

Agus menegaskan, sinergi antara Bank Indonesia, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Keuangan diharapkan dapat mengoptimalkan peran Kantor Perwakilan Dalam Negeri Bank Indonesia bersama-sama dengan Pemerintah Daerah dan Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan di seluruh Indonesia untuk mendorong percepatan pembangunan ekonomi dan penguatan pengelolaan keuangan di daerah.