:
Oleh Tri Antoro, Rabu, 20 April 2016 | 10:42 WIB - Redaktur: Gusti Andry - 602
Jakarta, InfoPublik - Hasil konsultasi regional (Konreg) menyimpulkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memerlukan alokasi anggaran APBN pada tahun 2017 mencapai Rp 166 triliun.
Kegiatan konsultasi merupakan wahana komunikasi antara Satuan Administrasi Pangkal (Satminkal) pusat di daerah dan wahana konsolidasi antara pusat dan daerah.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, saat memberikan arahan pada Konsultasi Regional Kementerian PUPR 2016, Selasa (19/4), menjelaskan total kebutuhan anggaran Kementerian PUPR di 2017 adalah Rp 166 triliun, namun nilai tersebut nantinya akan menyesuaikan dengan alokasi APBN tahun depan.
“Dari hasil pra konreg, total kebutuhan Rp 166 triliun (2017) nanti akan dicoba dijadikan Rp 104 triliun yang ada berdasarkan pagu indikatif kami. Dari nilai tersebut, 34 persennya tetap menjadi prioritas, harus dipertahankan, sisanya baru bisa dipotong,” tutur Menteri PUPR.
Dalam melaksanakan pemotongan tersebut, Menteri mengatakan bisa dilakukan dengan vertikal. Misal, lanjutnya, pekerjaan satu tahun menjadi dua tahun atau secara horizontal, yang artinya pelaksanaannya ditunda.
Sementara itu dalam menyusun program prioritas, Menteri mengatakan lembaganya telah menyusunnya berdasarkan kewilayahan yaitu konektivitas, disparitas antar wilayah dan ketahanan air, pangan dan energi dan peningkatan kualitas hidup.
“Sudah menyusun program prioritas berdasarkan kewilayahan, yang pertama untuk konektivitas, kedua disparitas antar wilayah dengan mengurangi kesenjangan wilayah, ketiga untuk ketahanan air, ketahanan pangan dan energi, dan keempat untuk peningkatan kualitas hidup, termasuk perumahan dan air minumdi dalamnya,” terang Menteri Basuki.