Masyarakat Harus Dukung Pengembangan EBT di Daerah Terpencil

Jakarta, InfoPublik - Masyarakat di daerah terpencil harus mendukung berbagai upaya yang dilakukan dalam pengembangan energi baru terbarukan (EBT) untuk pembangkit listrik berskala kecil di daerah terpencil.

"Pengembangan pembangkit mikro hidro tidak mempergunakan mekanisme listrik  PLN. Pengembang bisa mempergunakan koperasi desa setempat," kata Wakil Ketua Komisi VII DPR Satya Widya Yudha di Jakarta, Rabu (13/4).

Dia menegaskan Komisi VII DPR selalu mendukung Program Indonesia Terang untuk menerangi 2.500 desa yang hingga saat ini belum masuk listrik, termasuk 600 desa yang belum mendapat listrik secara  merata dari PLN. "Penambahan kapasitas pembangkit pasti mendapat dukungan DPR, makanya Program 35.000  mega watt tidak mendapat penolakan dari DPR," jelasnya.

Saat ini, lanjutnya,  permasalahan ada pada sampai sejauh mana eksekusi pembangunan pembangkit listrik tersebut mampu menjangkau daerah terpencil. PLN tidak memiliki transmisi dan jalur distribusi  sampai ke semua daerah terpencil.

Solusinya, perlu ada terobosan, seperti membangun pembangkit listrik tenaga surya. Kehadiran PLN  kemudian adalah untuk membantu bagaimana cara pendistribusiannya kepada masyarakat  dengan harga yang terjangkau. "Tidak mungkin mempergunakan harga keekonomian  bagi masyarakat pedesaan atau  perbatasan, pasti tidak terjangkau oleh mereka. Untuk itu kita mendukung adanya dana ketahanan energi," katanya.

Dana ketahanan energi, tambahnya, dapat membantu pengembang yang ingin membangun listrik EBT lebih  bergairah. Tarif listrik yang dijual ke masyarakat bisa mendekati harga keekonomian,  karena adanya  subsidi melalui dana ketahanan energi.