Panama Papers Jadi Bahan Introspeksi Kebijakan Fiskal

Jakarta, InfoPublik - Skandal Panama Papers bisa menjadi bahan introspeksi bagi pemerintah Indonesia dalam  mengelola kebijakan fiskal, agar lebih menarik bagi pengusaha nasional menyimpan uangnya di dalam negeri.

"Yang namanya uang itu menganut prinsip ekonomi, mereka akan mengalir dimana ada hal yang menarik untuk berinvestasi, dimana yang menguntungkan disanalah uang itu akan mengalir," jelas anggota Komisi XI DPR RI Endrawan Supratikno di Jakarta, Selasa (12/4).

Menurutnya, terungkapnya kasus Panama Papers  itu ada kabar baik dan  tidak baiknya. Hal itu tergantung bagaimana memandangnya. Bisa baik kalau dana tersebut kembali ke tanah air dan digunakan  membangunan negara ini. Tapi, bisa tidak baik kalau dana itu tidak pernah kembali ke tanah air.

Diperkirakan, ribuan orang Indonesia menyimpan uang di luar negeri hingga  Rp11.400 triliun atau itu lebih dari lima kali APBN pertahun. Mengembalikan uang  itu ke Indonesia tidak mudah. "Banyak WNI tidak mau menyimpang uang di dalam negeri,  karena tarif pajak yang begitu besar atau ada faktor lain," kata Endrawan.

Namun, ia optimistis hanya sedikit pengusaha yang tidak mau membayar pajak. Mereka bukan tidak mau membayar pajak,  yang penting uang pajak dipergunakan ke arah yang benar, sehingga memiliki nilai manfaat yang maksimal untuk kepentingan bangsa dan negara. "Tidak disalahgunakan oleh oknum pejabat negara," jelasnya.

Dia menegaskan  pemerintah harus introspeksi, kenapa ada yang enggan membayar pajak, sehingga perlu ada aturan yang tertib. "Kita harus tahu apa yang  pengusaha mau, kalau mereka taat pajak," tandasnya.