:
Oleh Amrln, Sabtu, 9 April 2016 | 22:12 WIB - Redaktur: R. Mustakim - 177
Jakarta, InfoPublik - Perlambatan ekonomi yang terjadi di Indonesia menjadi salah satu faktor pendorong bagi pemerintah untuk meningkatkan belanja infrastruktur dengan harapan dapat menstimulasi pertumbuhan ekonomi.
Tidak seperti tahun sebelumnya ketika terdapat hambatan pada proses pelelangan dan eksekusi proyek akibat peralihan pemerintahan, pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo tampak lebih siap pada tahun keduanya.
Beberapa inisiatif yang ditempuh untuk mempercepat eksekusi proyek infrastruktur adalah pelelangan awal proyek dan obligasi yang dilakukan di akhir tahun lalu.
Demikian disampaikan Thiesa Putri selaku Peneliti DBS Group Research dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu (9/4).
Menurut Thiesa, pihaknya mengobservasi tren di mana kontraktor Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memperluas peran mereka dengan cara turut berinvestasi pada aset-aset infrastruktur maupun menginisiasi proyek infrastruktur baru.
"Meskipun di tahap awal proyek infrastruktur pada umumnya mencatat rugi operasional, namun di jangka panjang proyek-proyek ini akan menjadi sumber pendapatan berulang bagi para kontraktor. Kejelasan pada rencana konsolidasi perusahaan BUMN dapat menjadi katalis utama pada sektor ini," ujar Thiesa.
Dalam proposal road map BUMN, akuisisi Adhi Karya oleh Waskita Karya diusulkan untuk dilakukan pada tahun ini. Meskipun rencana lebih lanjut belum diumumkan, namun konsolidasi ini akan memberikan dampak positif di jangka panjang mengingat struktur sektor konstruksi domestik yang terfragmentasi dan semakin ketatnya persaingan antar kontraktor BUMN.
“Kami memprediksi bahwa kontraktor BUMN akan meningkatkan belanja modal untuk meningkatkan porsi pendapatan berulang. Pemerintah dinilai lebih siap dalam mengeksekusi sejumlah proyek infrastruktur pada tahun 2016 ini,” katanya.
Pada bagian lain penelitiannya, Thiesa mengungkapkan bahwa pada tahun ini, keempat kontraktor BUMN yang terdaftar di BEI menargetkan perolehan kontrak baru sebesar Rp149 triliun, 52 persen lebih tinggi dari pencapaian tahun 2015 lalu sebesar Rp98 triliun.

Sebagian besar kontrak ditargetkan datang dari proyek infrastruktur pemerintah, BUMN, serta kerja sama antara BUMN dan pihak swasta, diantaranya kereta cepat Jakarta-Bandung, LRT Jabodetabek, jalan tol Trans Sumatra dan proyek transmisi PLN.
"Saat ini momentum tepat mendorong infrastruktur. Sektor konstruksi Indonesia berpeluang tumbuh sejalan dengan prioritas pemerintah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur," pungkasnya.