Panja DPR Harapkan Tol Laut Fokus ke Indonesia Timur

:


Oleh Masfardi, Kamis, 7 April 2016 | 09:59 WIB - Redaktur: R. Mustakim - 180


Jakarta, InfoPublik - Panitia Kerja (Panja) DPR mengharapkan pembangunan tol laut lebih fokus pada pembangunan tol laut di Indonesia Timur, hal itu yang menjadi poin besar yang harus menjadi perhatian pemerintah.

“Sebab dengan dana yang terbatas itu penggunaan APBN harus lebih fokus pada pembangunan infrastruktur untuk Indonesia timur, sementara untuk Indonesia wilayah barat cukup melibatkan pihak swasta, sebab pihak swasta sangat banyak berminat untuk terlibat disana, jadi tidak perlu lagi mempergunakan dana APBN yang terbatas itu,” kata Ketua Komisi V DPR RI Fary Djemy Francis di Jakarta, Rabu (6/4).

Sementara di Indonesia timur menurutnya pihak swasta jarang yang berminat, karena itu pemerintah  harus memiliki  terobosan yang baru, sebab yang kita inginkan adalah pembangunan tol laut itu harus di mulai dari Indonesia timur.

“Apalagi pembangunan tol laut di Sumatera sudah berjalan karena bisa melibatkan pihak swasta, sementara untuk Indonesia timur belum ada pihak swasta yang berminat, karena itu belakangan ini pemerintah telah mulai melakukan pembangunan berapa pelabuhan Indonesia timur, itu sebagai sarana penghubung ke Indonesia barat. Ketika presiden mulai meluncurkan proyek infrastruktur di Indonesia disana, itu merupakan langkah yang baik dan itu perlu didukung.”

Pelibatan pihak swasta menurutnya sangat penting, seiring adanya paket kebijakan ekonomi yang telah dikeluaran oleh presiden, sehingga bagaimana membangun Indonesia timur harus diimplementasikan.

Jangan ada lagi birokrasi yang ikut menghambat pelaksanaan pembangunan infrstruktur tersebut, sehingga peran pemerintah daerah sangat penting untuk dibenahi agar memudahkan investor masuk kesana, katanya.

Sementara anggota DPD RI John Pieris menginginkan ada undang-undang khusus provinsi kepulauan yang merupakan undang-undang spesialis pemda, sebab kita tidak mau otonomi khusus itu diberikan kepada Aceh dan Papua, karena pertimbangan politis.

Kalau membangun daerah hanya dengan pertimbangan politis, itu tidak bijak, harus ada pertimbangan geografis dan potensi sumber daya alam yang memerlukan teknologi eksplorasi yang canggih.

Dia mencontoh  pengelolaan Blok Masela yang kedalamanya ribuan meter, karena itu harus diperlakukan secara khusus, itu baru satu blok, padahal disana delapan blok diseluruh Maluku, kalau hanya dikelola secara manual, itu tidak akan bisa.

Dia mengatakan pembangunan di daerah kepuluan itu berbeda dengan kawasan continental, karena itu harus ada perlakukan khusus.