Menteri Kelautan dan Perikanan (Menteri KP) Sakti Wahyu Trenggono/Foto: Istimewa/KKP
Badung, InfoPublik - Sebagai negara maritim, Indonesia terus berupaya untuk mengimplementasikan blue economy dalam tata kelola ruang laut. Melalui serangkaian kebijakan, pemerintah Indonesia terus mendukung implementasi blue economy yang dinilai sangat penting.
"Khusus di Kementerian Kelautan perikanan dalam hal implementasi ekonomi biru ada lima kebijakan pokok atau kebijakan yang kita canangkan dan kita sampaikan juga ke seluruh anggota AIS Forum," kata Menteri Kelautan dan Perikanan (Menteri KP) Sakti Wahyu Trenggono dalam sebuah talkshow yang disiarkan televisi swasta pada Senin (9/10/2023) malam.
Menurut Sakti Wahyu Trenggono, lima kebijakan pokok yang dimaksud, pertama, memperluas kawasan konservasi. Hal itu menjadi penting karena itu menyangkut juga soal perubahan iklim.
"Jadi bagaimana konservasi laut itu bisa menyerap karbon lima kali lebih tinggi dibandingkan dengan yang di darat, sekaligus memproduksi oksigen, dan kemudian sebagai daerah pemijahan secara alami perikanan di laut," kata Menteri KP.
Kedua, kebijakan penangkapan ikan secara terukur. "Jadi, kita sampaikan juga ke seluruh peserta AIS Forum, khususnya kepada Indonesia bahwa sekarang kita akan segera memulainya dan itu telah terbit PP 11/RPP 2023, bahwa penangkapan ikan di laut, khususnya di wilayah Indonesia harus berbasis pada kuota," ujarnya.
Ketiga, lanjut Menteri KP, pihaknya akan mengembangkan perikanan budidaya yang berkelanjutan, baik di perikanan laut, perikanan pesisir, maupun perikanan darat.
"Itu menjadi penting dan ada lima komoditi yang harus menjadi unggulan di beberapa tahun yang akan datang, yaitu udang, lobster, kepiting, tilapia, dan rumput laut," ujarnya.
Keempat, pengawasan terhadap pulau-pulau kecil dan pesisir. Itu menjadi penting juga terhadap kaitanya dengan perubahan iklim.
Kelima seperti yang pernah disampaikan pada forum internasional, termasuk pada forum AIS tahun lalu, bahwa telah dilakukan upaya pembersihan sampah plastik di laut yang melibatkan partisipasi nelayan.
Menteri KP menuturkan, pembentukan AIS Forum selalu mengacu pada konvensi PBB tentang hukum laut khususnya terkait tata kelola kelautan global yang baik atau good maritim governance. Ada tiga hal utama yang menjamin keberlangsungan AIS Forum yakni perasaan senasib sepenanggungan.
"Karena kita sama-sama negara maritim negara kelautan sehingga bisa bekerja sama antar berbagai negara menghadapi tantangan yang sama terkait perubahan iklim," jelas Sakti.
Kedua adalah kerangka legal formal yang dituangkan dalam Leaders Declaration AIS Forum untuk mendorong penguatan AIS Forum menjadi institusi yang lebih formal di masa depan. Ketiga, aspek sumber pendanaan, pengetahuan, dan pengalaman.
Salah satu poin dalam Leaders Declaration AIS Forum yang terkait dengan pengelolaan kelautan berkelanjutan, semua negara AIS Forum khususnya pimpinan negara tentunya harus memiliki cara pandang yang sama dalam mengelola, menjaga dan melindungi laut. Di mana ekologi harus bisa menjadi panglima.
"Lalu kemudian, secara umum, negara-negara AIS Forum merespon positif dan saling menghargai tingkat komitmen masing-masing negara. Dalam forum ini semua kepentingan negara-negara AIS Forum harus didiskusikan dimana gapnya dan semoga dalam beberapa hari ini dapat disepakati pandangan dan komitmen yang sama," ujar Menteri KP.
Ia memaparkan, tantangan terbesar kita adalah bahwa sumber daya kelautan ini sangat besar, sehingga hal pertama yang harus dilakukan adalah bagaimana kita menjaga ekologi itu tetap sebagai panglima. Namun disisi lain ada desakan kepentingan ekonomi yang begitu besar, apalagi di negara-negara maritim atau negara kelautan khususnya Indonesia dengan jumlah yang sangat besar penduduknya, tentu ini menjadi tantangan tersendiri.
"Bagaimana kita mengatur ruang laut yang baik dan kemudian bagaimana menata tata kelola kelautan yang baik agar bisa terjaga dan ini semua juga harus bisa dipahami oleh seluruh masyarakat di kelautan itu sendiri. Sehingga seperti tadi yang sudah saya sampaikan di awal, itu juga menjadi hal yang penting 5 program yang kita inisiasi sebagai program ekonomi biru kita sampaikan juga di dalam forum agar seluruh negara-negara kepulauan ini betul-betul bisa menjaga laut sebagai satu ekologi dan kemudian biota di dalamnya dijaga dengan baik," pungkas Menteri KP.
