Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Jodi Mahardi dalam konferensi pers di Media Center KTT AIS Forum 2023, di BNDCC, Badung, Bali, Senin (9/10/2023). Foto: InfoPublik/Amiri Yandi
Badung, InfoPublik - Pemerintah Indonesia mendukung penuh program-program Archipelagic and Island States (AIS) Forum atau Forum Negara Pulau dan Kepulauan, yang salah satunya adalah berupa pendanaan. Indonesia hingga saat ini sudah berkontribusi terhadap AIS Forum melalui komitmen pendanaan sejumah 5 juta dolar AS.
"Tentu pemerintah Indonesia mendukung eksistensi AIS melalui komitmen pendanaan sebesar 5 juta dolar AS guna memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan berkelanjutan. Komitmen pendanaan dari 2022 dan rencananya sampai 2025,” kata Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Jodi Mahardi dalam konferensi pers di Media Center Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) AIS Forum 2023, di BNDCC, Badung, Bali, Senin (9/10/2023).
Jodi menuturkan, AIS Forum lahir berdasarkan Deklarasi Manado pada 1 November 2018 oleh Pertemuan Tingkat Menteri AIS Forum. Sebelumnya AIS Forum ini dicetuskan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenkomarves) pada 2017. Sejak itu, Indonesia telah berkontribusi di antaranya pendirian Sekretariat AIS dan pengembangan program.
"Pada 2019 Indonesia menyalurkan kontribusi sebesar 1 juta dolar AS untuk mendirikan sekretariat tersebut, implementasi kerja sama dan memperkuat kolaborasi antarnegara. Kami buat platform berbagi pengetahuan, lokakarya.Kegiatan itu, kata dia, melibatkan pemuda, inovator hingga UMKM untuk mendukung ekonomi biru," kata Jodi.
Jodi mengungkapkan, komitmen pendanaan itu selama ini baru datang dari Indonesia dan diharapkan diikuti negara lain atau organisasi internasional lainnya.
Ia mengharapkan ada peningkatan komitmen pendanaan terhadap AIS Forum sehingga makin memberikan dampak positif khususnya bagi kepemimpinan Indonesia di kawasan dan di negara pulau dan kepulauan.
“Tentunya harapan kami menjadi sebuah terobosan bagi diplomasi ekonomi biru di tingkat global. Secara geografis dan sumber daya alam yang dimiliki Indonesia menjadi potensi besar untuk meningkatkan ekonomi biru guna mendukung keberlanjutan," jelasnya.
Forum Negara Pulau dan Kepulauan itu diadakan untuk menguatkan peran AIS Forum sebagai pusat solusi cerdas dan inovatif serta sebagai wadah gotong royong dalam mendorong agenda masa depan yakni tata kelola laut global.
KTT AIS Forum 2023 merupakan wadah kerja sama antarnegara pulau dan kepulauan yang bertujuan memperkuat kolaborasi mengatasi empat masalah global yakni mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, ekonomi biru, penanganan sampah plastik di laut dan tata kelola maritim.
Jodi menambahkan, AIS Forum fokus pada hal-hal yang konkret dan tentunya telah disiapkan juga berbagai program-program yang nantinya harapannya akan membuat AIS Forum ini terus berkembang dan bisa dirasakan dampaknya oleh seluruh masyarakat di negara-negara pulau dan kepulauan.
Ia mengatakan, dalam KTT AIS Forum 2023 nantinya akan ada Leaders Declaration dari para anggota. "Tapi, yang paling penting dari leaders declaration adalah kita akan menyatukan suara terlebih dahulu bahwa memang ada keperluan mendesak dalam AIS Forum untuk kita mendorong kerja sama di area seperti blue economy, marine polution, mitigasi terhadap climate change, ocean governance," ujar Jodi.
