- Oleh Fatkhurrohim
- Sabtu, 12 Oktober 2024 | 06:33 WIB
: Perahu wisata berlabuh di pesisir obyek wisata alam Bukit Larata di Desa Kinunang, Likupang Timur, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, Jumat (15/9/2023). Obyek wisata yang dikelola oleh masyarakat melalui Badan Usaha milik Desa (BUMDES) itu diharapkan dapat membawa pemasukan bagi desa seiring dengan adanya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Likupang seluas 197,4 hektar yang mencakup tiga desa. ANTARA FOTO/Adwit B Pramono/hp
Oleh Baheramsyah, Jumat, 22 September 2023 | 17:17 WIB - Redaktur: Untung S - 104
Jakarta, InfoPublik – Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Forum Negara-Negara Kepulauan dan Pulau (Archipelagic and Island States/AIS) diharapkan bisa mencapai kesepakatan kerja sama peningkatan kapasitas dan kualitas wisata pesisir.
Kerja sama tersebut dapat berupa memudahkan arus jasa wisata antar negara, kemudahan layanan dokumen seperti visa dan sebagainya, rekomendasi hotel dan restoran yang sudah memiliki standar, hingga studi banding ke negara-negara AIS untuk mempelajari pariwisata pesisir.
"Kerja sama ini bisa berbentuk paket-paket tertentu yang dapat mendatangkan devisa, tak hanya ke Indonesia tetapi ke negara-negara AIS tersebut," kata Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Tauhid Ahmad saat dihubungi di Jakarta, Jumat (22/9/2023).
KTT AIS yang digelar pada 10-11 Oktober 2023 di Nusa Dua, Bali pun dapat menjadi ajang promosi wisata pesisir di Indonesia.
Sebagai tuan rumah, Pemerintah Indonesia bisa mengajak para delegasi KTT AIS ke berbagai wisata pesisir Indonesia, agar ketika para delegasi kembali ke negara masing-masing mereka bisa menceritakan pengalaman saat berwisata ke pesisir Indonesia atau bahkan bisa membagikan pengalamannya ke media sosial.
Namun untuk mendukung hal tersebut, ia menekankan perlu penanganan dan pembenahan terhadap limbah di pesisir Indonesia, khususnya Jakarta sebagai Ibu Kota. Hal ini guna menciptakan industri wisata pesisir yang berkelanjutan.
Pasalnya, sebagian besar wilayah pesisir di Pulau Jawa, termasuk Jakarta, merupakan muara dari sungai besar, yang jika tidak diantisipasi akan menjadi tempat pembuangan limbah dan mengancam lingkungan sekitar, termasuk flora dan fauna di sepanjang pesisir.
Pengelolaan lingkungan secara umum sampai ke hulu pun dikatakan Tauhid harus menjadi prioritas. Jika langkah ini dilakukan maka potensi wisata pesisir akan merata, mulai dari wilayah Barat maupun Timur Indonesia.
"Ini lantaran keindahan pesisir Indonesia Timur masih tetap terjaga karena tidak adanya daerah industri yang menyebabkan limbah," ujarnya.
Tidak hanya penanganan limbah, dirinya menyebutkan pembangunan infrastruktur turut menjadi langkah penting untuk menciptakan wisata pesisir berkelanjutan di Jakarta. Infrastruktur dimaksud yakni akses maupun layanan seperti jalan, energi listrik, jaringan, tempat pembuangan limbah, hingga sanitasi.
Adapun infrastruktur jaringan merupakan salah satu permasalahan yang cukup krusial ketika wisatawan ingin berlibur namun tetap harus mengerjakan tugas atau menghubungi orang lain.
Tauhid melanjutkan, hal lain yang perlu didorong untuk menciptakan wisata pesisir berkelanjutan di Ibu Kota yakni budaya dan pendidikan. Saat ini diakuinya pelatihan di wilayah barat, khususnya Jakarta masih lebih banyak mengajarkan wisata berbasis darat. Padahal, wisata pesisir memiliki karakteristik yang berbeda.
Pendidikan maupun pengajaran wisata yang cenderung berbasis darat tersebut menyebabkan sumber daya manusia (SDM) di Jakarta terbatas dalam hal pengembangan wisata pesisir, seperti keahlian snorkeling dan sebagainya.
"Saya kira pengembangan SDM ini penting, selain menjaga wilayah pesisir tetap terjaga kesehatannya," kata Tauhid.
KTT AIS akan dihadiri oleh wakil-wakil dari 51 negara kepulauan dan pulau, dengan 25 kepala negara/pemerintahan dan 30-47 pejabat setingkat menteri.
