Ketua DPD RI: Daerah Kuat, Indonesia makin Berdaulat

Jakarta, InfoPublik – Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sultan Bachtiar Najamudin menegaskan bahwa penguatan daerah merupakan salah satu fondasi utama untuk mewujudkan Indonesia yang semakin berdaulat, sejahtera, adil, dan makmur.

Hal tersebut disampaikan Sultan Bachtiar Najamudin dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2026 di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Jumat (14/8/2026). “Tiga hari lagi, tepatnya 17 Agustus 2026, bangsa Indonesia genap 81 tahun merdeka,” ujar Sultan dalam pidatonya.

Menurut Sultan, kemerdekaan Indonesia tidak lahir dari satu kota maupun satu golongan. Kemerdekaan merupakan hasil kesepakatan ratusan daerah, bahasa, dan ribuan suku yang bersatu dalam satu tekad untuk membangun negara Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berdaulat.

“Dari ruang sidang bersama dan dalam gedung yang sarat sejarah inilah, kita menggenapi tekad itu dengan satu keyakinan yang lebih spesifik, daerah kuat Indonesia berdaulat,” katanya.

Sultan mengatakan para pendiri bangsa telah mewariskan Pancasila dan memilih bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan daerah sebagai salah satu pilarnya.

Konstitusi, lanjutnya, secara tegas memberikan kewenangan kepada provinsi, kabupaten, dan kota untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi. “Otonomi bukan hadiah, otonomi adalah tanggung jawab kita bersama,” tegas Sultan.

Ia menekankan hubungan pemerintah pusat dan daerah tidak seharusnya ditempatkan dalam posisi yang saling berhadapan. Keduanya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam menjaga keutuhan Republik Indonesia. “Pusat dan daerah bukan dua pihak yang berdikotomi, apalagi saling menyalahkan. Keduanya adalah satu tubuh, satu napas, dan satu detak jantung Republik,” ujar Ketua DPD RI.

Sultan juga mengutip pepatah Minangkabau, “barek samo dipikua, ringan samo dijinjiang”, sebagai gambaran pentingnya gotong royong antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjalankan pembangunan nasional.

Dalam pidatonya, Sultan menyampaikan apresiasi kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming atas berbagai program yang dinilai berorientasi pada kemandirian ekonomi nasional di tengah ketidakpastian geopolitik dunia.  “DPD RI menyampaikan apresiasi yang tulus kepada pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming yang secara kompak dan saling melengkapi dalam menegakkan martabat bangsa,” katanya.

Transformasi Ekonomi Nasional

Sultan menilai sejumlah kebijakan pemerintah merupakan bagian dari transformasi ekonomi nasional, termasuk kebijakan ekspor satu pintu, swasembada pangan dan energi, Sekolah Rakyat, Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih, serta Kampung Nelayan Merah Putih.

Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan sistem yang saling terintegrasi dalam membangun kemandirian ekonomi nasional.

Ia menyebut transformasi ekonomi yang dilakukan pemerintah membutuhkan keberanian untuk mengambil keputusan yang tidak selalu mudah, terutama dalam menghadapi berbagai persoalan yang selama ini menghambat daya saing nasional. “Duri itu adalah ketergantungan pada impor, rendahnya nilai tambah sumber daya alam, praktik under invoicing, transfer pricing, inefisiensi, dan berbagai hambatan yang menggerus daya saing nasional,” ujarnya.

Sultan mengatakan berbagai kebijakan pemerintah mulai menunjukkan perkembangan dalam waktu kurang dari dua tahun. “Swasembada pangan yang lama menjadi mimpi, kini menjadi kenyataan. Kemandirian energi menampakkan titik terangnya. Hilirisasi menjadi mata kunci,” kata Sultan.

Ia juga menyoroti keberpihakan pemerintah kepada petani, peternak, nelayan, buruh, dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai salah satu motor penggerak ekonomi nasional.

Menurut Sultan, perekonomian nasional tetap tumbuh konsisten di atas lima persen, sementara inflasi terkendali dan rasio pajak meningkat. Upaya menurunkan kemiskinan dan kesenjangan juga terus dilakukan.

Di tengah perubahan geopolitik global, Sultan menilai Indonesia perlu terus menjalankan politik luar negeri bebas dan aktif secara independen dan proaktif.

Ia menyebut dunia saat ini berada di persimpangan sejarah yang ditandai dengan semakin dalamnya fragmentasi geopolitik. Kondisi tersebut membuat negara-negara kembali mendefinisikan prioritas nasional masing-masing. “DPD RI mendukung penuh diplomasi internasional Presiden Prabowo dalam mewujudkan tatanan dunia yang damai dan berkeadilan,” ujarnya.

DPD RI, lanjut Sultan, juga turut memperkuat kerja sama antarparlemen dengan negara-negara sahabat. “Saat ini kami menginisiasi pembentukan Forum Senat Asia Tenggara,” kata Sultan.

Menurutnya, kerja sama antarnegara diperlukan untuk menjaga perdamaian dan membangun tatanan dunia yang saling menghormati. “Indonesia percaya bahwa dunia tidak dapat dipertahankan hanya oleh yang kuat, tetapi oleh semua bangsa yang saling menghormati dan bekerja sama untuk menjaga perdamaian.”