Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato kenegaraan dalam Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026). Foto: Amiriyandi InfoPublik
Jakarta, InfoPublik – Presiden Prabowo Subianto telah menjalankan 121 kebijakan transformatif hanya dalam kurun 663 hari atau 21 bulan. Sejumlah kebijakan tersebut diarahkan untuk mengurai persoalan negara yang disebut telah berlangsung selama puluhan tahun.
Capaian itu disampaikan Presiden Prabowo dalam Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
“Dalam 21 bulan, tepatnya 663 hari sampai hari ini, pemerintah yang saya pimpin telah memutuskan dan menjalankan 121 kebijakan transformatif untuk menyelesaikan masalah-masalah negara. Sebagian masalah itu telah berpuluh tahun tidak bisa kita selesaikan,” kata Prabowo.
Menurut Presiden, jumlah tersebut menunjukkan bahwa pemerintah rata-rata mengambil satu kebijakan transformatif dalam rentang waktu sekitar lima hari.
“Artinya, kita bisa mengatakan bahwa kita telah putuskan satu kebijakan transformatif setiap lima hari,” ujarnya.
Prabowo menilai capaian tersebut tidak terlepas dari kerja keras para menteri dan jajaran pemerintahan. Tingginya intensitas kerja, kata dia, bahkan membuat beberapa pembantunya harus mendapatkan perawatan di rumah sakit.
“Demikian kerasnya menteri-menteri saya dan pembantu-pembantu saya telah bekerja. Beberapa di antara mereka terpaksa masuk rumah sakit,” ungkapnya.
Di hadapan anggota MPR, DPR, dan DPD, Presiden menegaskan bahwa kepemimpinannya dijalankan dengan mengutamakan kepentingan seluruh rakyat Indonesia, termasuk masyarakat yang tidak memberikan suara kepadanya dalam pemilihan presiden.
Prabowo mengatakan prinsip tersebut merupakan bagian dari upayanya menunaikan janji politik sekaligus sumpah sebagai Presiden Republik Indonesia.
Selama 21 bulan menjalankan pemerintahan, Prabowo menyebut terdapat empat pedoman utama yang menjadi landasan kerja pemerintahannya.
Pedoman pertama adalah menjaga dan melaksanakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kedua, pemerintah berupaya menjaga, menjalankan, dan melindungi kepentingan inti nasional yang bersifat vital.
Menurut Presiden, kepentingan nasional tersebut mencakup upaya menjaga dan mengelola kekayaan Indonesia dengan sebaik-baiknya agar manfaatnya dapat dirasakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Pedoman ketiga adalah mengatasi berbagai kesulitan yang dihadapi masyarakat dalam waktu sesingkat-singkatnya. Sementara itu, pedoman keempat menempatkan kepentingan rakyat, termasuk kepentingan generasi berikutnya, sebagai orientasi utama dalam menjalankan pemerintahan.
Setelah 21 bulan memimpin, Prabowo mengakui masih terdapat berbagai persoalan yang harus dituntaskan. Ia juga menegaskan bahwa belum seluruh janji pemerintah dapat diwujudkan.
“Saya belum bisa mengatakan bahwa seluruh persoalan bangsa telah selesai atau bahwa seluruh janji yang saya ucapkan telah tertunaikan. Belum,” tegas Prabowo.
Meski demikian, Presiden menilai berbagai langkah yang ditempuh dalam waktu kurang dari dua tahun menunjukkan bahwa persoalan yang selama puluhan tahun dianggap rumit mulai dapat ditangani.
Ia menekankan pentingnya keberanian dalam mengambil keputusan, kerja keras, ketulusan, orientasi kepada kepentingan rakyat, serta gotong royong seluruh unsur bangsa sebagai modal untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
Prabowo juga menyinggung padatnya aktivitas para anggota kabinet. Dalam nada berseloroh, ia mengaku sempat menjanjikan waktu istirahat lebih banyak kepada para pembantunya pada sisa masa pemerintahannya.
“Saya berjanji kepada mereka bahwa dalam sisa masa jabatan saya ini, saya akan memberi lebih banyak waktu istirahat untuk mereka. Dan mereka menjawab, ‘Janji tinggal janji,’” kata Prabowo.
Ia kemudian menyebut bahwa berdasarkan penuturan salah seorang pembantunya, kalender kegiatan Presiden seolah tidak mengenal hari libur.
“Menurut pembantu saya, dalam kalender saya tidak ada hari merah,” ujarnya.
Bagi Prabowo, amanah yang diberikan rakyat merupakan sebuah kehormatan. Karena itu, pemerintahannya berkomitmen mengerahkan kemampuan secara maksimal untuk menjalankan tugas dan memenuhi kepentingan masyarakat.
“Yang ingin saya sampaikan, kita menerima amanah itu dengan penuh kehormatan. Tugas dari rakyat adalah kehormatan yang mulia bagi kita. Karena itu, kita akan bekerja dengan sekeras-kerasnya. Kita akan habis-habisan bekerja untuk rakyat dan bangsa kita,” tegas Presiden.
