Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam Pidato Pengantar Rancangan APBN Tahun 2026 Beserta Nota Keuangannya di depan Rapat Paripurna Dewan perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Senayan, Jakarta, pada Jumat (15/8/2025). (foto: Amiri Yandi/KPM Kemkomdigi)
Jakarta, InfoPublik – Pemerintah menyiapkan dua skema pemberian Program Tiga Juta Rumah yang akan dimasukkan dalam Rancangan undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2026.
Skema pertama adalah pembelian rumah melalui Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bersubsidi dengan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
“Program Tiga Juta Rumah untuk rakyat diberikan melalui berbagai skema antara lain Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebanyak 350 ribu unit rumah,” ujar Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam Pidato Pengantar Rancangan APBN Tahun 2026 Beserta Nota Keuangannya di depan Rapat Paripurna Dewan perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Senayan, Jakarta, pada Jumat (15/8/2025).
Skema kedua Adalah pembelian rumah dengan dukungan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di pedesaan, dan perkotaan dan pesisir.
Skema ini juga mencakup penyediaan kredit pembiayaan pembangunan rumah untuk kontraktor khusus perumahan bersubsidi di berbagai daerah.
“Termasuk dukungan kredit untuk kontraktor dalam mendukung pembangunan rumah yang layak huni dan terjangkau,” tuturnya.
Sebelumnya, Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan/Presidential Communication Office (PCO) Ujang Komarudin, mengatakan, Program Pembangunan dan Renovasi Tiga Juta Rumah menjadi salah satu wujud nyata komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan kemerdekaan seluruh rakyat Indonesia dari ketimpangan sosial ekonomi.
Hal ini karena, tujuan program ini adalah memberikan akses hunian layak bagi masyarakat miskin ekstrem, miskin, dan kelas menengah bawah, serta mempersempit kesenjangan antara masyarakat kota, desa, dan pesisir.
"Presiden Prabowo ingin kemerdekaan dirasakan oleh setiap anak bangsa, tanpa terkecuali. Salah satu caranya adalah memastikan setiap keluarga Indonesia memiliki hunian yang layak, tempat mereka membangun masa depan dengan penuh martabat,” kata Ujang di Jakarta, pada Selasa (12/8/2025).
Menurut Ujang, selain mengurangi kesenjangan, salah satu Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Presiden Prabowo ini dirancang untuk mengatasi kekurangan pasokan (backlog) perumahan, yakni menjawab kebutuhan sekitar 9,9 juta keluarga yang belum memiliki rumah dan merenovasi sebanyak 26,9 juta rumah yang tidak layak huni.
Strategi pelaksanaannya mencakup perbaikan dua juta rumah tidak layak huni di desa, pembangunan satu juta rumah baru di perkotaan melalui kemitraan strategis dengan swasta, dan penataan kawasan pesisir serta membangun hunian adaptif bencana.
Melalui program ini, kata Ujang, pemerintah ingin mengendalikan harga tanah dan tata ruang. Caranya dengan mengarahkan subsidi untuk menormalisasi harga tanah serta menata zonasi dan posisi rumah agar tidak makin menjauh dari pusat kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kualitas hidup dan pemberdayaan ekonomi lokal.
“Pembangunan rumah ini tentu saja diiringi dengan peningkatan infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, dan air bersih,” tandas Ujang.
