Jakarta, InfoPublik – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan komitmen pemerintah dalam menciptakan generasi unggul melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada pidato pendahuluan RUU APBN 2026 dan Nota Keuangan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (15/8/2025).
“Alokasi anggaran untuk MBG 2026 kita alokasikan sebesar Rp335 triliun,” kata Presiden. Program ini ditargetkan menjangkau 82,9 juta penerima manfaat, meliputi siswa, ibu hamil, dan balita, melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur umum yang tersebar di seluruh provinsi.
Presiden menegaskan, MBG bukan sekadar program sosial, melainkan investasi jangka panjang bagi kualitas SDM Indonesia. “PBB mengatakan, MBG adalah investasi terbaik sebuah bangsa,” tegasnya. Hingga kini, MBG telah menjangkau 20 juta penerima manfaat dengan dukungan 5.800 dapur MBG di 38 provinsi, dan diperkirakan akan bertambah menjadi 32 ribu dapur SPPG hingga akhir tahun.
MBG Mendorong Ekonomi Lokal dan Pendidikan
Program ini tidak hanya meningkatkan gizi masyarakat, tetapi juga memberdayakan ekonomi lokal. MBG telah menciptakan 290 ribu lapangan kerja baru di dapur-dapur, serta melibatkan 1 juta petani, nelayan, peternak, dan pelaku UMKM.
Dampak positif program sudah terlihat dari peningkatan angka kehadiran dan prestasi siswa di sekolah, serta peningkatan fokus belajar dan kemampuan kognitif siswa, menurut studi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Studi BRIN menunjukkan, MBG meningkatkan motivasi belajar, konsentrasi, dan fokus siswa, terutama bagi yang sebelumnya tidak sarapan. Misalnya, di SMK Negeri 6 Medan, program MBG terbukti meningkatkan kehadiran dan kinerja akademik siswa, sementara di Bogor dan Papua, kualitas kognitif anak-anak meningkat signifikan.
“Ke depan, program ini akan efektif dan memberi manfaat lebih luas dan optimal bagi masyarakat,” pungkas Presiden. MBG menjadi fondasi strategis dalam membangun generasi sehat, cerdas, dan produktif.
Layanan Kesehatan Mendukung MBG
Selain gizi, pemerintah memperkuat layanan kesehatan melalui program Cek Kesehatan Gratis (CKG), revitalisasi rumah sakit, penurunan stunting, bantuan gizi bagi balita dan ibu hamil, serta pengendalian penyakit menular termasuk TBC. Pemerintah menanggung biaya asuransi kesehatan penuh bagi 96,8 juta masyarakat miskin dan rentan, dan anggaran kesehatan 2026 sebesar Rp244 triliun.
Pemerintah juga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui penguatan Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih (KDMP). Pelaku UMKM diberdayakan, koperasi mempermudah akses masyarakat terhadap logistik, pupuk, dan layanan keuangan. Program Bangsibara menyediakan pembiayaan murah dengan bunga rendah, memotong rantai distribusi, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi kemiskinan. Saat ini, 8.000 Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih telah siap memberdayakan masyarakat.
