Puan Maharani: DPR dan Pemerintah Harus Pastikan Kebijakan Nasional Berpihak pada Rakyat

Jakarta, InfoPublik — Ketua Dewan Perwakilan Rakyat  (DPR) RI Puan Maharani menegaskan pentingnya keselarasan arah kebijakan negara antara DPR dan pemerintah untuk memastikan setiap keputusan berpihak pada kepentingan rakyat.

Hal itu disampaikan Puan dalam pidato Sidang Paripurna DPR Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2025-2026 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8/2025). 

Puan Maharani menyebut bahwa Indonesia saat ini dihadapkan pada tantangan strategis yang akan menentukan arah dan kualitas pembangunan ke depan. Menurutnya, permasalahan tersebut bukan sekadar urusan administratif, tetapi menyentuh hal-hal mendasar seperti keadilan sosial, pemerataan pembangunan, kesejahteraan rakyat, dan penguatan kemandirian nasional.

“Satu hal yang tidak boleh berubah adalah tujuan akhirnya, yaitu rakyat harus hidup lebih layak, lebih sejahtera, dan lebih bermanfaat,” tegas Puan.

Lebih lanjut, Puan menegaskan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang ditetapkan Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto harus menjadi pedoman bagi seluruh kementerian/lembaga. Ia menekankan bahwa tidak ada visi menteri, yang ada hanya visi misi Presiden sebagaimana termuat dalam RPJMN.

Menurutnya, pembangunan bukanlah proses instan dan membutuhkan waktu, konsistensi, serta kesinambungan kebijakan. Ia mengingatkan bahwa kebijakan yang hanya berorientasi jangka pendek berisiko menjadi beban negara di masa depan.

Ketua DPR RI menilai tahun kedua pemerintahan Presiden Prabowo merupakan momentum strategis untuk memperkuat arah kebijakan nasional. DPR, melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, akan memastikan kebijakan negara dirumuskan secara cermat dengan mempertimbangkan manfaat dan risiko jangka pendek maupun panjang.

“Setiap kebijakan harus berorientasi sepenuhnya pada kepentingan rakyat, bukan semata pada kepentingan sektoral atau kepentingan jangka pendek,” ujar Puan.

Ia menegaskan DPR RI akan mengawal agar seluruh pelaksanaan pembangunan nasional tetap berada dalam koridor hukum yang berlaku, serta benar-benar berpihak pada rakyat.