Ketua DPR RI Puan Maharani (tengah) di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2025). Foto: Amiriyandi InfoPublik
Jakarta, InfoPublik - Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan apresiasi atas inisiatif Presiden Prabowo Subianto, yang dalam waktu singkat telah menyelesaikan atau merespons cepat sejumlah persoalan strategis dan menyentuh langsung kepentingan rakyat sesuai dengan Astacita.
Ketua DPR RI menyoroti beberapa kebijakan yang diambil Presiden dalam waktu singkat sejak menjabat. Di antaranya adalah pencabutan izin tambang di kawasan Geopark Raja Ampat untuk menjaga kelestarian lingkungan dan ekosistem, penyelesaian sengketa tapal batas pulau antara Aceh dan Sumatra Utara, serta kebijakan pembelian gabah petani dengan harga yang layak demi melindungi pendapatan petani.
“Inisiatif Presiden ini mencerminkan keberpihakan pemerintah pada kepentingan rakyat. Meski diambil dengan cepat, ke depan diharapkan kebijakan ini juga menjadi bagian dari perencanaan matang dan sistematis, sehingga menjadi kinerja reguler pemerintah,” ujar Puan Maharani dalam pidatonya dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jumat (15/8/2025),
Asta-Cita, sebagai visi pembangunan nasional, menempatkan pemerataan pembangunan, pemberdayaan ekonomi rakyat, dan penguatan kedaulatan pangan sebagai prioritas. DPR RI menilai langkah-langkah yang sudah diambil Presiden Prabowo sejalan dengan mandat tersebut, terutama dalam memastikan negara hadir secara nyata di berbagai lini kehidupan masyarakat.
DPR juga mengingatkan bahwa kekuasaan bukan sekadar kewenangan, melainkan alat untuk melayani, membantu, dan memberdayakan rakyat. “Negara harus hadir bukan hanya di baliho atau pidato, tapi di sawah, di sekolah, di rumah sakit, dan di kampung-kampung yang menanti keadilan sosial,” tegasnya.
Menurut DPR, kecepatan respons pemerintah menjadi krusial dalam menyelesaikan masalah rakyat, mengingat satu hari menunggu saja bisa terasa sangat lama bagi masyarakat. Oleh karena itu, sinergi antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif diharapkan semakin solid untuk memberikan solusi konkret.
Ke depan, rakyat tentu mendambakan agar masalah-masalah lain yang berada di luar kemampuan mereka dapat diselesaikan pemerintah dengan cepat.
"Tugas kita bukan hanya membicarakan harapan rakyat, tetapi juga mewujudkannya," ujarnya.
Pemerintah dalam menjalankan kekuasaannya harus senantiasa mawas diri sebab kekuasaan sejatinya adalah untuk melayani, membantu, dan memberdayakan rakyat.
"Kekuasaan bukan untuk menakuti rakyat, melainkan untuk menyelesaikan urusan rakyat meskipun sering kali urusannya rumit, ibarat cinta segitiga antara aspirasi, anggaran, dan aturan," tutupnya.
