:
Oleh Tri Antoro, Jumat, 18 November 2022 | 04:54 WIB - Redaktur: Untung S - 448
Nusa Dua, InfoPublik - Transformasi digital adalah kebutuhan seluruh elemen masyarakat di Indonesia. Jadi, para pemangku kepentingan harus senantiasa mendukung kebijakan transfomasi digital sebagai salah satu hasil Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Presidensi G20 Indonesia. Transformasi digital dapat diadopsi seluruh sektor.
"Transformasi digital adalah kebutuhan kita. Karena dapat diadopsi pada sektor ekonomi kecil, pendidikan, industri kesehatan, pertanian, dan banyak hal lainnya," kata Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (SDPPI) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Ismail ketika memberikan keterangan pers pada Kamis (17/11/2022).
Dari kebijakan tersebut, merupakan hasil dari ide maupun solusi dari diskusi antarnegara-negara yang mengikuti gelaran rangkaian Presidensi G20 Indonesia. Dari ide itu, langkah Indonesia dalam mempercepat transformasi digital dapat sesuai dengan tuntutan saat ini.
Alhasil, dari sejumlah kebijakan itu, tentunya dapat mewujudkan transformasi digital di Indonesia menjadi semakin cepat. Karena, menjadi kunci yang dapat mendorong setiap bagian dari ekosistem digital menjadi semakin bergelora menumbuhkan perekonomian nasional.
"kita harus berlari sangat cepat dan benar-benar membaca bagaimana mengubah situasi saat ini menjadi lebih baik," tutur Ismail.
Peran pemerintah Indonesia, lanjut Ismail, telah memiliki komitmen yang tinggi dalam membangun berbagai infrastruktur telekomunikasi. Dengan berfokus pada wilayah yang termasuk dalam kategori terdepan, tertinggal, dan terpencil (3T).
Mengingat, penduduk di wilayah tersebut yang paling membutuhkan jaringan telekomunikasi berkualitas. Jadi, penduduk di wilayah itu dapat menggunakan ruang digital untuk berbagai aktivitas produktif.
"Pondasinya adalah infrastruktur dan bagaimana mengejar ketertinggalan infrastruktur ini sampai ke pedesaan," kata Ismail.
Berkaitan dengan wilayah perkotaan atau pusat kota di berbagai wilayah, pemerintah menjamin menyediakan jaringan telekomunikasi berkualitas. Dengan bersinergi bersama operator seluler, sesuai dengan aturan yang berlaku terkait jaringan telekomunikasi.
Operator seluler mempunyai kewajiban dalam menyediakan jaringan telekomunikasi bagi wilayah yang komersil diantaranya wilayah kota maupun pusat kota dengan jumlah penduduk yang padat.
"Mereka masih fokus di kota-kota besar karena permintaan masih sangat tinggi di kota-kota besar," tutur Ismail.
Anggaran yang telah dikeluarkan oleh pemerintah dalam membangun infrastruktur telekomunikasi pun sangat banyak. Sudah miliaran dolar, anggaran yang telah digunakan dalam mendukung infrastruktur telekomunikasi.
Terhitung pada 2021 hingga 2022, pemerintah sudah mengeluarkan sejumlah uang tersebut untuk kepentingan masyarakat di berbagai wilayah tanah air. Guna memberikan pelayanan jaringan telekomunikasi optimal.
"menghabiskan anggaran jutaan dolar atau miliaran dolar lebih banyak daripada mengejar infrastruktur ini," imbuh Ismail.
Foto: Istimewa/Media Center KTT G20
