:
Jakarta, InfoPublik - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Puan Maharani, mengatakan DPR akan semakin menggalakkan gerakan parlemen hijau untuk mendukung Deklarasi Nusa Dua.
IPU ke-144 yang diselenggarakan belum lama ini menyepakati komitmen untuk memerangi perubahan iklim melalui Deklarasi Nusa Dua. Forum parlemen internasional itu sepakat krisis iklim harus segera ditanggulangi karena merupakan ancaman eksistensial bagi umat manusia sehingga tindakan segera harus diambil untuk meminimalkan dampak terburuknya.
Menurutnya, DPR harus lebih mendorong keberlanjutan parlemen hijau. “Maka saya mengajak kawan-kawan anggota dewan untuk mendukung gerakan DPR Hijau. Kita harus bekerja untuk mengurangi jejak karbon kita sendiri di tingkat institusional,” tegas Puan dalam rilisnya, Kamis (29/9/2022).
Dia mengungkapkan, DPR Hijau akan menjadi operasi dan praktik parlemen Indonesia yang berkomitmen melakukan aksi memerangi krisis iklim. Mengikuti amanat Deklarasi Nusa Dua, DPR akan menerapkan pelatihan iklim untuk anggota parlemen dan staf, serta mengadakan pertukaran pengetahuan secara teratur dengan para ahli tentang perubahan iklim.
“Saya berharap DPR komitmen untuk mengatasi permasalahan perubahan iklim. Itu penting dilakukan, agar kita dapat mewarisi bumi yang sehat untuk generasi muda, serta generasi-generasi penerus lainnya,” urainya.
Di dalam negeri, Puan juga selalu menunjukkan komitmennya terhadap pembangunan hijau, termasuk dengan terus mendorong penggunaan energi terbarukan. Dalam pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2022–2023 DPR RI yang dihadiri Pemerintah bulan Agustus 2022, ia menegaskan komitmen DPR mendukung pembangunan berkelanjutan dan ekonomi hijau lewat usul RUU EBT (Energi Baru dan Terbarukan).
Kemudian saat Rapat Paripurna peringatan HUT ke-77 DPR RI awal September lalu, Puan menekankan DPR senantiasa bekerja secara maksimal demi kesejahteraan rakyat, termasuk komitmen menjadikan DPR sebagai parlemen yang modern.
“Seperti paperless, zero plastic, endah emisi, pengelolaan sampah yang ramah lingkungan, menguatkan keterbukaan informasi publik, dan dukungan Badan keahlian dan tenaga ahli yang makin handal dan profesional,” kata Puan.
Foto: Humas DPR RI
