:
Oleh Wahyu Sudoyo, Senin, 22 November 2021 | 19:13 WIB - Redaktur: Untung S - 343
Jakarta, InfoPublik – Pemerintah Republik Indonesia akan memimpin pembahasan ekonomi global di Konfrensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 yang akan digelar di Provinsi Bali pada November 2022 mendatang.
Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Johnny Gerard Plate, menjelaskan kesempatan ini bisa dilakukan setelah status Satuan Kerja Ekonomi Digital atau Digital Economy Taskf Force (DETF) pada Presidensi Italia 2021, ditingkatkan menjadi Kelompok Kerja Ekonomi Digital atau Digital Economy Working Group (DEWG).
“Elevasi Digital Economy Task Force menjadi Digital Economy Working Group, menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk memimpin diskusi pembahasan ekonomi digital global dengan komitmen antar negara anggota G20 yang diharapkan menjadi lebih kuat,” ujar Menkominfo dalam pertemuan dengan Working Group (Engagement Group) Domestik, Pembahasan terkait Presidensi G20 di kantor Kementerian Kominfo, Jakarta, pada Senin (22/11/2021).
Menurut Menkominfo, pada presidensi G20 Indonesia 2022, Kementerian Kominfo ditunjuk menjadi pengampu persiapan substansi dan penyelenggaraan DEWG.
Oleh karenanya Kementerian Kominfo dipastikan akan berupaya menciptakan diskusi lintas sektor dengan seluruh working group dan engagement group, baik yang berada di bawah Sherpa Track maupun yang berada di bawah Finance Track G20.
“Kami, Kominfo, selaku pengampu Digital Economy Working Group, menyambut baik amanat ini,” kata Menkominfo.
Posisi G20 dinilai cukup signifikan dalam isu kebijakan pemanfaatan teknologi digital, karena merupakan salah satu forum yang efektif untuk membangun konsensus di isu pemanfaatan teknologi digital di hampir seluruh kegiatan ekonomi di dunia.
Konsensus yang tercipta pada sidang G20 diharapkan dapat menghasilkan arah kebijakan bersama (common direction) di berbagai teknologi digital dan ruang diskusi terbuka.
“(Konsesus ini) tidak hanya antar pemerintah namun juga dengan pemangku kepentingan lain seperti para ahli pelaku industri dan lain sebagainya,” imbuh Menkominfo.
Menkominfo juga mengatakan, peningkatan status DETF menjadi DEWG akan memberikan legitimasi dan kepastian institusional yang lebih bersifat kukuh dan konsisten.
Dengan demikian, diskusi yang berkaitan dengan topik ekonomi digital diharapkan dapat terus terjaga secara lebih progresif.
Selain itu, lanjut dia, pembahasan yang ada juga dapat berlangsung secara berkelanjutan karena karakteristik DEWG yang lebih permanen jika dibandingkan dengan DETF.
DEWG juga dapat menjadi forum untuk mengawal pelaksanaan kebijakan dan komitmen terkait isu ekonomi digital yang telah disepakati pada pertemuan-pertemuan sebelumnya.
“Jadi kami menyambut baik elevasi ini. Melalui DEWG, pembahasan isu digital dapat berlangsung lintas industri, lintas sektor, yang tentu semakin memfasilitasi upaya kolaborasi, upaya koordinasi dan upaya pemutakhiran kebijakan, pemanfaatan teknologi digital, termasuk dalam hal ini yang berkaitan dengan pelayanan publik,” jelas Menkominfo.
Lebih lanjut Menkominfo menuturkan, Presiden Joko Widodo menekankan agar topik yang dibicarakan di DEWG fokus pada isu-isu spesifik.
Oleh karenanya, Menkominfo mengimbau supaya pembahasan topik diskusi yang dilakukan lebih jelas dan khusus untuk dibawa ke meja perundingan saat acara puncak KTT G20.
“Kami harapkan nanti ada kristalisasi dari butir-butir pikiran konsep-konsep yang kita hadirkan pada saat Digital Economy Working Group. Jangan terlalu luas, jangan terlalu lebar, tetapi jangan juga terlalu umum, harus yang lebih spesifik dan global,” tutur Menkominfo.
(Foto AYH/Humas Kominfo)
