Indonesia Usung Tiga Cakupan Transisi Digital di KTT G20

Jakarta, InfoPublik - Pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 yang akan diselenggarakan dalam satu tahun penuh ke depan di tanah air. Indonesia akan mengusung isu yang berkaitan dengan transisi digital, karena saat ini pemerintah sedang gencar mendorong digitalisasi dalam berbagai sektor.

Secara khusus, transisi digital yang dilakukan oleh pemerintah saat ini mencakup tiga hal yakni konektivitas digital, literasi digital, dan arus data lintas batas negara.

"Tiga hal krusial ini yang akan menjadi isu penting kita," kata Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Johnny Gerard Plate, dalam Pertemuan Virtual Streamlining Isu Digital Forum G20 bersama pelaku industri nasional dari Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta Pusat, Jumat (19/11/2021).

Pertama konektivitas digital, dalam mewujudkan hal ini beberapa waktu yang lalu, Menkominfo Johnny Gerard Plate memaparkan, upaya yang dilakukan dalam menyambungkan konektivitas digital yakni membangun lima paket pembangunan Base Transceiver Station (BTS) pada wilayah Tertinggal, Terpencil, dan Terdepan (3T). Cakupan dari proyek di atas adalah membangun jaringan telekomunikasi BTS dalam dua tahun ke depan yang menjangkau sebanyak 7.800 desa atau kelurahan.

Pembangunannya akan dilakukan dari 2021 atau 2022 setelah selesai proses lelang yang dilakukan oleh Kominfo. Target penyelesaian infrastruktur tersebut direncanakan rampung pada 2024. Paket 1 dan 2 telah selesai proses tendernya yang dilakukan pada akhir Januari 2021 lalu dengan nilai kontrak Rp9,5 triliun. Sisanya, paket 3,4, dan 5 dilakukan penanganan tanganan kesepakatan dengan pemerintah dilakukan pada Februari 2021 senilai Rp18,8 triliun.

Lalu, pembangunan Satelit multifungsi Satria-1 yang dilakukan melalui skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha. Saat ini sudah memasuki tahap pemenuhan pembiayaan proyek yang berasal dari berbagai pihak yakni perusahaan dalam dan luar negeri.

Adanya infrastruktur ini, disinyalir akan menyediakan akses layanan akses internet bagi sekitar 150 ribu titik layanan publik di dalam negeri. Secara detail, pelayanan akan mencakup pada 93.900 sekolah dan pesantren, 3700 fasilitas kesehatan, dan 47.900 kantor desa. Setiap titik akan mendapatkan sambungan kecepatan internet mencapai sekitar 1Mbps Rencananya satelit itu ditargetkan selesai pada kuartal ketiga 2023.

Kedua, yang berkaitan dengan literasi digital yang tengah gencar dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam beberapa waktu belakangan. Beberapa waktu yang lalu, Juru Bicara Menkominfo, Dedy Permadi, menjelaskan sebanyak 1,9 juta orang dari berbagai pelosok tanah air telah mengikuti program literasi digital yang diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

Ditargetkan, pada akhir 2021 akan mencapai sekitar 12,4 juta orang yang akan mengikuti program tersebut. Dan pada 2024, program ini dapat menjangkau sebanyak 50 juta orang dari berbagai daerah. "Kita sampai hari ini sudah ada 1,9 juta masyarakat Indonesia yang mengikuti pelatihan literasi digital," ujar Dedy beberap waktu lalu.

Ada empat pengetahuan yang dapat masyarakat dapatkan melalui pelatihan ini antara lain kecakapan digital, etika digital, budaya digital, dan keamananan digital. Hal tersebut, sangat berguna ketika masyarakat sedang menggunakan ruang digital. Dampaknya, masyarakat yang menggunakan ruang digital dapat memanfaatkan ruang tersebut untuk berbagai hal yang bersifat produktif. Sehingga, penggunaan ruang digital dapat memberikan dampak positif bagi kehidupan masyarakat sehari-hari.

"Masyarakat juga bisa belajar bagaimana memanfaatkan gadget telpon selular, komputer, laptop untuk kegiatan-kegiatan yang positif," tuturnya.

Terakhir, yang berkaitan dengan data lintas batas negara, beberapa waktu yang lalu, Menkominfo Johnny G. Plate pernah menyatakan hal itu sebagai antisipasi atas potensi aliran data yang berkontribusi besar bagi potensi kemajuan ekonomi digital Indonesia. Karena, Indonesia memiliki perhatian penuh atas arus dan pengembangan data lintas batas.

“Tidak diragukan lagi bahwa data digital sangat penting untuk keberlanjutan ekonomi masyarakat. Menyadari pertumbuhan ekonomi berbasis data yang sangat besar, Indonesia telah mengedepankan isu tata kelola transfer data di berbagai forum internasional, salah satunya adalah Forum G20,” paparnya dalam Peluncuran Digital Economy Report 2021 oleh United Nations Conference on Trade and Development beberapa waktu lalu.

Mengutip laporan GSMA 2018, Menkominfo Johnny menyatakan pemanfaatan arus data dan proses digitalisasi telah meningkatkan produktivitas, dan berkontribusi secara signifikan terhadap PDB Indonesia sebesar USD 24,5 miliar untuk sektor penjualan ritel dan USD34,5 miliar untuk sektor manufaktur.

“Sebuah studi dari AlphaBeta pada 2019 juga memperkirakan bahwa pada 2030, arus digital akan memungkinkan perdagangan digital Indonesia untuk mendapatkan sekitar lebih dari USD160,8 miliar nilai ekonomi,” ungkapnya.

Menkominfo mengapresiasi laporan yang memiliki manfaat dalam memperkuat Tujuan Pembangunan Berkelanjutan PBB. “Laporan ini akan bermanfaat bagi kita semua untuk memanfaatkan manfaat dari aliran data lintas batas dan memperkuat SDGs untuk memastikan tidak ada seorang pun yang tertinggal,” ungkapnya.

Foto: Menkominfo saat Grand Launching 4 Pilar Kurikulum dan Modul Literasi Digital, 16 April 2021. Menkominfo menyatakan, pada 2021, bersama Gerakan Nasional Literasi Digital (GNLD) Siberkreasi, pihaknya meningkatkan kampanye literasi digital agar bisa menjangkau 12,4 juta masyarakat/Humas Kemkominfo/kominfo.go.id