:
Oleh Baheramsyah, Jumat, 12 November 2021 | 12:18 WIB - Redaktur: Untung S - 251
Jakarta, InfoPublik - Kinerja industri otomotif mampu melaju kencang di tengah hantaman dampak pandemi COVID-19. Hal ini terlihat dari pertumbuhan industri alat angkutan yang mencapai 27,84 persen pada triwulan III-2021.
”Pertumbuhan dua digit ini dicetak oleh industri alat angkutan selama dua triwulan berturut-turut. Saya mengapresiasi sektor ini sangat kencang pertumbuhannya,” kata Menteri Perindustrian (Menperin), Agus Gumiwang Kartasasmita, pada pembukaan GAIKINDO Indonesia International Motor Show (GIIAS) 2021 di ICE BSD, Tangerang, Banten, Kamis (11/11/2021).
Menperin juga menyebutkan, angka penjualan dari industri otomotif ikut melesat. Pada perode Januari-September 2021, penjualan ritel mencapai 600.344 unit atau meningkat dibanding periode yang sama tahun sebelumnya sebanyak 407.390 unit.
”Kenaikan yang sangat besar ini mengindikasikan pemulihan ekonomi yang on the right track,” tegasnya.
Industri otomotif mampu memberikan kontribusi yang signifikan bagi perekonomian nasional, sehingga menjadi sektor yang diprioritaskan pengembangannya sesuai peta jalan Making Indonesia 4.0.
Potensi industri otomotif saat ini, didukung oleh 21 perusahaan industri kendaraan bermotor roda empat atau lebih dengan total nilai investasi telah mencapai Rp71,35 triliun.
”Jumlah kapasitas produksi sebesar 2,35 juta unit per tahun, menyerap tenaga kerja langsung sebanyak 38 ribu orang, dan lebih dari 1,5 juta orang yang bekerja di sepanjang rantai nilai di sektor industri tersebut,” ungkapnya.
Di samping itu, Indonesia merupakan pasar terbesar produk otomotif di ASEAN. Hal ini menjadi peluang bagi pengembangan dan industrialisasi kendaraan bermotor, termasuk yang hemat energi dan ramah lingkungan sesuai dengan tren global yang sedang berkembang.
”Kita berupaya untuk memproduksi kendaraan yang ramah lingkungan, seperti yang berbasis EV. Kita juga masih punya program LCGC, yang nantinya ada lompatan teknologi hidrogen,” ujar Menperin.
Bahkan, industri otomotif di tanah air telah diakui daya saingnya hingga kancah global. Pangsa pasar ekspor untuk kendaraan bermotor roda empat atau Lebih termasuk komponennya telah mencapai lebih dari 80 negara.
”Kinerja ekspor pada periode Januari-September 2021 tercatat sebanyak 207 ribu unit kendaraan CBU dengan nilai sebesar Rp37,65 triliun, kemudian 62 ribu set CKD dengan nilai sebesar Rp0,96 triliun, dan 65 juta pieces komponen dengan nilai sebesar Rp21,86 triliun,” sebutnya.
Pada kesempatan ini, Menperin menyampaikan terima kasih atas arahan serta dukungan Presiden Joko Widodo dalam pemberian relaksasi Pajak Penjualan atas Barang Mewah Ditanggung Pemerintah (PPnBM DTP) sehingga mampu memberikan dampak signifian pada pemulihan sektor industri otomotif dan meningkatkan kepercayaan dari pelaku industri.
”Hal ini terlihat dari nilai Purchasing Managers' Index (PMI) manufaktur Indonesia pada bulan Oktober 2021 yang mencapai 57,2 atau paling tinggi semenjak masa pandemi COVID-19, dan hal ini menjadi indikator kuat bahwa sektor industri telah memasuki tahap ekspansif,” imbuhnya.
Sampai saat ini, lanjut Agus, peserta program PPnBM DTP telah memberdayakan sebanyak 319 perusahaan industri komponen Tier 1, dan akan turut mendorong peningkatan kinerja industri komponen Tier 2 dan 3 yang sebagian besar termasuk kategori industri kecil dan menengah (IKM).
”Hal ini memenuhi persyaratan penggunaan komponen lokal pada proses produksinya (local purchase) dengan nilai minimal sebesar 60 persen. Hal ini tentunya juga akan berdampak positif bagi pemulihan sektor industri otomotif yang memiliki multiplier effect yang cukup luas bagi sektor industri lainnya sehingga pada akhirnya akan mampu men-jumpstart perekonomian nasional,” paparnya.
Menperin menjelaskan, perubahan iklim menuntut semua sektor industri termasuk industri otomotif untuk menyesuaikan diri terhadap isu-isu lingkungan dalam upaya mengurangi karbon emisi. Salah satu sumbangsih sektor otomotif dilakukan melalui penyusunan ekosistem kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB).
”Indonesia sendiri telah menyatakan kesiapannya untuk memasuki era kendaraan listrik sebagaimana arahan Bapak Presiden Joko Widodo yang tertuang dalam Perpres 55/2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) untuk Transportasi Jalan,” ujarnya.
Dalam rangka menindaklanjuti Pepres 55 tahun 2019 tersebut, Kemenperin telah mengeluarkan dua regulasi. Pertama, Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 27 Tahun 2020 tentang Spesifikasi Teknis, Roadmap EV dan Perhitungan Tingkat Kandungan Lokal Dalam Negeri (TKDN) yang berfungsi sebagai petunjuk atau penjelasan bagi stakeholder industri otomotif terkait startegi, kebijakan dan program dalam rangka mencapai target Indonesia sebagai basis produksi dan ekspor hub kendaraan listrik.
Kedua, Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 28 Tahun 2020 tentang Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai dalam Keadaan Terurai Lengkap dan Keadaan Terurai Tidak Lengkap sebagai bagian tahap pengembangan industrialisasi KBLBB di Indonesia.
”Dalam pengembangan ekosistem industri KBLBB, pada 2030, industri dalam negeri ditargetkan dapat memproduksi mobil listrik dan bis listrik sebanyak 600 ribu unit sehingga dengan angka tersebut dapat mengurangi konsumsi BBM sebesar 3 juta Barrel dan menurunkan emisi CO2 sebanyak 1,4 juta ton,” ungkap Menperin.
Upaya tersebut, diharapkan dapat mendukung pemenuhan komitmen pemerintah Indonesia terkait pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar 29 persen pada tahun 2030, seperti dijelaskan oleh Presiden Joko Widodo pada COP21 di Paris pada Desember 2015.
Menperin pun optimistis, penyelenggaraan GIIAS 2021 memiliki peran strategis untuk menunjukkan kebangkitan sektor industri otomotif nasional pascapandemi Covid 19. Selain itu, sebagai momentum Indonesia untuk beralih menggunakan transportasi yang rendah emisi karbon dan ramah lingkungan.
“Saya menginfokan bahwa Indonesia ditunjuk menjadi Presidensi G20 untuk 2022, tentunya dalam perjalanan tersebut kami membutuhkan dukungan dalam menyukseskan agenda-agenda presidensi, termasuk dari para pelaku industri,” pungkasnya.
