Menkeu RI: Perbedaan Kapasitas Negara Menjadi Tantangan Pemulihan Ekonomi Global

Jakarta, InfoPublik - Menteri Keuangan RI (Menkeu RI) Sri Mulyani Indrawati mengatakan perbedaan kapasitas antar negara dalam penanganan ancaman kesehatan merupakan tantangan besar dalam upaya pemulihan ekonomi global.

"Kepemimpinan G20 menjadi bagian penting dalam mempromosikan aksi global yang terkoordinasi dengan baik, terutama untuk mendeteksi dan mengatasi ancaman kesehatan di masa depan," kata Menkeu saat melakukan pertemuan bersama dalam masa Presidensi G20 Italia. Pertemuan diselenggarakan secara hybrid, serta menjadi bagian dari rangkaian pertemuan G20 Leaders’ Summit (Konferensi Tingkat Tinggi G20 / KTT G20), seperti dikutip dari Siaran Pers Kementerin Keuangan (Kemenkeu) pada Sabtu (30/10/2021).

Menkeu memaparkan, pandemi COVID-19 telah menjadi salah satu krisis global terbesar dalam sejarah, dan hal ini bisa jadi bukan merupakan pandemi terakhir. Tantangan ini menjadi pelajaran dan momentum penting untuk meningkatkan kapasitas sistem kesehatan di tingkat nasional, regioal dan global, termasuk menjadi pemerataan akses terhadap vaksin sebagai persyaratan untuk pemulihan berkelanjutan.

Para Menteri Keuangan dan Menteri Kesehatan G20 menegaskan kembali komitmen untuk mengendalikan pandemi di dunia sesegera mungkin, meningkatkan kesiapsiagaan dan untuk penguatan kapasitas sistem kesehatan, serta memastikan akses yang tepat waktu, adil, aman dan terjangkau terhadap vaksin, terapetik, diagnostik dan peralatan kesehatan sebagai barang publik global (global public goods).

“Pandemi COVID-19 telah membawa dampak yang tidak pandang bulu dan tanpa batas. Penyebaran Delta yang cepat dan ancaman varian baru telah meningkatkan ketidakpastian kapan pandemi akan berakhir. Pemulihan ekonomi dunia tergantung pada seberapa cepat kita dapat menahan pandemi”.

Pemerintah Indonesia akan melanjutkan dukungan kebijakan anggaran yang mencakup tiga aspek penting, yaitu (1) intervensi kesehatan untuk melindungi masyarakat dari Covid-19, (2) bantuan untuk melindungi rumah tangga dan bisnis dari kesulitan sebagai dampak pandemi, dan (3) agenda reformasi struktural untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan menjaga trajectory pertumbuhan jangka panjang.

Seiring dengan protokol kesehatan yang ketat, Pemerintah berkomitmen melanjutkan penerapan protokol kesehatan, serta mempercepat dan memperluas vaksinasi bagi masyarakat hingga mencapai 208 juta orang pada akhir tahun ini atau awal tahun depan. Saat ini Indonesia telah berhasil melakukan proses vaksinasi yang signifikan di atas 2 juta dosis per hari. Konsistensi dukungan kebijakan ekonomi dan kesehatan telah menghasilkan kinerja ekonomi yang lebih baik pada kuartal kedua tahun 2021 dan diperkirakan akan tetap kuat pada kuartal-kuartal berikutnya tahun ini.

“Saya percaya setiap orang memiliki pandangan yang sama. Pandemi ini harus segera kita respons. Kita perlu memastikan ada cara untuk mendeteksi dan mengatasi ancaman kesehatan di masa depan. Kita perlu memperkuat peran dan meningkatkan capaian WHO. Dan kita perlu memastikan ketersediaan pembiayaan yang cukup untuk melakukan semua itu," ujar Sri Mulyani.

Dalam kesempatan itu, Menkeu RI menyampaikan dukungan pembentukan Gugus Tugas Gabungan Keuangan-Kesehatan (the G20 Joint Finance-Health Task Force), sebagai mekanisme kerja sama dalam menangani masalah-masalah yang berkaitan dengan pencegahan, kesiapsiagaan, dan respons pandemi (pandemic prevention, preparedness and response / Pandemic PPR). Penguatan peran dan kapasitas WHO merupakan hal yang krusial dalam penguatan sistem kesehatan global yang transparan dan inklusif. Dalam mencapai tujuan ini, diperlukan kepastian ketersediaan sumber daya yang memadai, termasuk melalui peningkatan kapasitas pembiayaan MDB serta pengembangan fasilitas pembiayaan baru.

Menkeu juga mengungkapkan bahwa pekerjaan dalam mendorong pemulihan tidak akan berhenti dalam presidensi G20 saat ini. Diperlukan berbagai upaya untuk lebih mengembangkan modalitas selama beberapa bulan mendatang dan Indonesia sebagai presidensi G20 selanjutnya akan memanfaatkan kesempatan untuk membuat komitmen yang tegas untuk bertindak.

“Sebagai Presidensi G20 tahun 2022, Indonesia siap untuk melanjutkan upaya ini, karena kami percaya bahwa sangat penting untuk memfasilitasi upaya global untuk pulih bersama dan pulih lebih kuat”, lanjut Menkeu.

G20 menyatakan komitmen bersama dalam upaya mengontrol pandemi dengan target vaksinasi 40% dari total populasi global di akhir tahun 2021, dan 70% di pertengahan tahun 2022. Sebagai Presidensi G20 berikutnya, Indonesia siap untuk melanjutkan upaya penting ini dalam memfasilitasi upaya global untuk pulih bersama dan pulih lebih kuat. Peran kepemimpinan G20 sangat krusial meningkatkan kerja sama global untuk mendorong ketersediaan vaksin, produk kesehatan esensial, input untuk mengurangi kendala, dukungan untuk memperkuat ketahanan rantai pasok, menambah distribusi vaksin, meningkatkan administrasi dan kapasitas industri lokal seperti transfer pengetahuan dalam penggunaan teknologi dan produksi vaksin bersama.

Indonesia bersama dengan Italia akan memimpin G20 Joint Finance – Health Task Force yang baru saja dibentuk untuk meningkatkan dialog dan kerja sama global, mempromosikan pertukaran gagasan dari pengalaman dan praktik terbaik, membangun koordinasi antara menteri keuangan dan kesehatan, dan mendorong kepengurusan yang efektif serta mengadopsi One Health approach.

Pertemuan G20 Joint Finance and Health Ministers’ Meeting dipimpin oleh Menteri Keuangan dan Menteri Kesehatan Italia, dengan dihadiri para Menteri Keuangan dan Menteri Kesehatan G20, negara undangan dan pimpinan sejumlah organisasi internasional. Indonesia diwakili oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang hadir langsung di Roma, serta Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin secara virtual.

(Foto: Biro KLI Kemenkeu)