:
Oleh Baheramsyah, Rabu, 29 September 2021 | 19:25 WIB - Redaktur: Untung S - 236
Jakarta, InfoPublik - Mengingat waktu pelaksanan Pertemuan Kelompok Kerja G20 Bidang Ketenagakerjaan (G20 EWG dan LEMM) Presidensi Indonesia semakin dekat, Kementerian Ketenagakerjaan yang mengawal event internasional tersebut hadir untuk memastikan bahwa segala sesuatunya dapat dipersiapkan dengan matang, termasuk berbagai isu prioritas beserta expected outcomes yang akan dibawa ke forum tersebut.
Hal tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi, saat memberikan arahan pada Rapat Koordinasi Finalisasi Concept Notes dan Issue Notes serta Penyusunan Tentative Agenda Pertemuan G20 EWG dan LEMM Presidensi Indonesia 2022 yang diselenggarakan di Bandung, Jawa Barat, Rabu (29/9/2021).
Menurut Sekjen Anwar, agenda besar yang akan diselenggarakan di Indonesia ini harus dimanfaatkan secara maksimal. Pasalnya, untuk kembali menjadi tuan rumah, akan memerlukan waktu yang panjang lagi.
"Ini adalah waktu kita. Kita harus membuktikan kemampuan melaksanakan event ini dengan baik dan lancar," ujarnya.
Menurutnya, event internasional ini bukan hanya hajat Kementerian Ketenagakerjaan atau Pemerintah Indonesia, tetapi juga masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, Ia meminta agar melibatkan banyak pihak guna menyemarakkan perhelatan akbar ini.
"Berbagai komunitas kita berikan untuk berperan pada event ini," ujarnya.
Pada Rakor tersebut, ia juga menyampaikan pesan Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, yang meminta agar diselenggarakan forum yang bersifat akademik guna mendapatkan public engagement. Forum diharapkan dapat dilaksanakan sebelum Pertemuan G20 EWG dan LEMM Presidensi Indonesia 2022.
Kepala Biro Kerja Sama Kemnaker, Muhammad Arif Hidayat, menambahkan bahwa persiapan G20 EWG dan LEMM ini dilaksanakan sesuai timeline yang telah ditetapkan oleh Tim Nasional G20 dan selalu dikoordinasikan dengan Tim Sherpa Track Indonesia.
Rakor ini diikuti Staf Khusus Menaker, Hindun Anisah dan Mohammad Reza Hafiz Akbar; Kepala Biro Kerja Sama, Muhammad Arif Hidayat; Peneliti INDEF, Andry Satrio Nugroho; Direktur The Prakarsa, Ah Maftuchan; perwakilan dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Luar Negeri, dan perwakilan lembaga lainnya.
