Oleh Eko Budiono, Kamis, 16 September 2021 | 05:57 WIB - Redaktur: Ahmed Kurnia - 404
Jakarta, InfoPublik - Pemerintah Indonesia akan menyoroti isu ketimpangan vaksinasi COVID-19 dalam Sidang ke-76 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (SMU PBB), pada 21-27 September 2021 di New York, Amerika Serikat.
Dalam keterangan tertulis pada Rabu (15/9/2021), Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI Febrian A. Ruddyard menegaskan, saat ini terjadi ketimpangan vaksinasi di berbagai negara.
"Vaksinasi menjadi isu yang perlu diangkat di Sidang Majelis Umum PBB,” ujar Febrian.
Menurutnya, pada forum internasional tersebut, Indonesia akan mendorong upaya global untuk mengatasi isu ketimpangan vaksin dengan menekankan bahwa tidak ada negara yang bisa mengakhiri pandemi, tanpa bekerja sama dengan negara-negara lain.
“Intinya tidak ada negara yang bisa jadi pemenang sendirian, pandemi harus diselesaikan bersama-sama,” tutur Febrian.
Selain isu vaksinasi COVID-19, Indonesia akan menyoroti beberapa isu lain, yaitu upaya menjaga ketertiban dunia; mendorong terciptanya perdamaian melalui dialog dan solusi politik guna mempercepat penyelesaian krisis seperti di Palestina, Afghanistan, dan Myanmar; serta penguatan mekanisme PBB dan multilateralisme.
Selain itu, Indonesia juga akan menjelaskan peran dan kapasitasnya sebagai anggota Dewan HAM PBB periode 2020-2022, anggota Dewan ECOSOC (Ekonomi dan Sosial PBB) periode 2021-2023, dan sebagai presiden G20 untuk tahun 2022.
Seluruh isu tersebut akan disampaikan dalam pernyataan nasional (national statement) oleh Presiden RI Joko Widodo, yang akan hadir secara virtual pada sesi debat umum (general debate) SMU PBB pada 22 September 2021 waktu New York, Amerika Serikat.
Sebelumnya, Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi mengutip data Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) bahwa sebanyak 5,5 miliar dosis vaksin COVID-19 telah disuntikkan di seluruh dunia, 80 persen di antaranya di negara berpenghasilan tinggi dan berpenghasilan menengah ke atas.
Sejumlah 90 persen negara berpenghasilan tinggi telah mencapai target vaksinasi WHO untuk 10 persen populasinya hingga akhir bulan ini, dan lebih dari 70 persen kelompok negara tersebut telah mencapai target 40 persen dari populasinya, yang merupakan target vaksinasi WHO hingga akhir tahun ini.
Sementara itu, hingga kini belum ada satu pun negara berpenghasilan rendah yang sudah mencapai target vaksinasi 10 persen dari populasi.
Keterangan Foto: Dirjen Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI Febrian A. Ruddyard (Sumber: Kementerian Luar Negeri RI)
Anda dapat menyiarkan ulang, menulis ulang, dan atau menyalin konten ini dengan mencantumkan sumber infopublik.id
.jpeg)
