:
Jakarta, InfoPublik - Pemerintah Indonesia bersiap untuk menyelenggarakan KTT G20 pada tahun 2022 mendatang. Tongkat estafet Presidensi G20 akan diserahkan secara resmi oleh PM Italia kepada Presiden Joko Widodo pada 30-31 Oktober 2021 mendatang, di Roma.
Ini merupakan kali pertama Indonesia menjadi Presidensi G20, sejak forum ini dibentuk pada 1999 yang lalu. G20 merupakan forum ekonomi global yang dibentuk sebagai respons terhadap krisis ekonomi pada 1997/1998. G20 beranggotakan 19 negara utama penggerak ekonomi dunia, termasuk Indonesia, dan satu perwakilan regional yaitu Uni Eropa, yang memiliki PDB terbesar di dunia.
Kelompok negara ini berkontribusi pada 85 persen PDB dunia, 75 persen perdagangan dunia, dan 80 persen investasi global, serta meliputi dua pertiga populasi penduduk dunia. Dalam menentukan presidensi, G20 memiliki mekanisme regional basket rotation dimana saat ini adalah giliran negara yang berada di basket Asia. Presidensi G20 Indonesia di tahun 2022 merupakan kali pertama bagi Indonesia, karena dari basket Asia, baru 4 negara yaitu Jepang, RRT, Korea Selatan dan Saudi Arabia yang sudah pernah menjadi tuan rumah Presidensi G20.
Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Panitia Nasional Penyelenggara Presidensi G20 Indonesia Tahun 2022, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bersama dengan Kementerian Luar Negeri akan mengoordinasikan bahasan topik non keuangan (Sherpa Track); Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia akan mengoordinasikan bahasan topik keuangan (Finance Track); sementara Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan akan mengoordinasikan Bidang Dukungan Penyelenggaraan Acara, sedangkan Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai Ketua Bidang Komunikasi dan Media.
Sebagai Ketua I Bidang Sherpa Track, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan, ”Pemerintah Indonesia akan menjalankan Presidensi G20 ini dengan mengoptimalkan manfaat bagi bangsa Indonesia, di bidang ekonomi, pembangunan sosial dan juga politik. Ini adalah momentum penting untuk menunjukkan kepemimpinan Indonesia dan juga menjadikan Indonesia sebagai role model pemulihan ekonomi di tengah pandemi COVID-19.”
Pemerintah memperkirakan dari aspek ekonomi, beberapa manfaat langsung yang dapat dicapai jika pertemuan dilaksanakan secara fisik adalah peningkatan konsumsi domestik hingga Rp1,7 Triliun, penambahan PDB nasional hingga Rp7,4 Triliun, pelibatan UMKM dan penyerapan tenaga kerja sekitar 33 ribu di berbagai sektor.
”Dengan sekitar 150 pertemuan selama setahun penuh, secara agregat Pemerintah memperkirakan manfaat ekonomi yang mungkin timbul dari pelaksanaan rangkaian kegiatan Presidensi G20 Indonesia dapat mencapai 1,5 sampai 2 kali lebih besar dari pelaksanaan IMF-WBG Annual Meetings 2018 di Bali,” ujar Menko Airlangga.
Selain itu, Presidensi G20 juga memberikan momentum bagi Indonesia untuk menampilkan keberhasilan reformasi struktural di tengah pandemi, antara lain dengan Undang Undang Cipta Kerja dan Sovereign Wealth Fund yang diyakini dapat meningkatkan kepercayaan Investor Global pada Indonesia dan membantu percepatan pemulihan ekonomi nasional. Pemerintah juga berkomitmen untuk menggunakan forum G20 untuk mendorong kepentingan Indonesia terkait pengembangan kualitas sumber daya manusia, serta kerjasama produksi dan distribusi vaksin.
”Pemerintah akan mendorong penguatan komitmen global untuk memastikan vaksin sebagai global public goods, dan di saat yang sama meningkatkan kepastian aksesabilitas vaksin bagi masyarakat Indonesia dan negara berkembang berpendapatan rendah.” kata Airlangga.
Secara resmi, Indonesia akan menjadi Presidensi G20 mulai 1 Desember 2021 hingga 30 November 2022, dengan mengangkat tema utama ”Recover Together, Recover Stronger”. Pemerintah menyadari bahwa pelaksanaan Presidensi G20 Indonesia akan sangat bergantung pada situasi dan kondisi pengendalian COVID-19 di tanah air. Seluruh rangkaian pertemuan dan side events, akan diselenggarakan secara hybrid dan/atau fisik dengan memperhatikan kondisi pengendalian transmisi virus COVID-19 sebagai parameter. ”Prioritas Pemerintah tetap melindungi masyarakat Indonesia dari potensi paparan virus COVID-19, namun juga menjamin keamanan dan kenyamanan Delegasi peserta konferensi. Seluruh pertemuan dan side events G20 di bawah Presidensi Indonesia, akan dilaksanakan dengan memperhatikan protokol kesehatan yang ketat,” ungkap Menko Airlangga.
Untuk itu, telah disusun bersama sejumlah parameter kesehatan yang bisa mendukung pelaksanaan pertemuan, antara lain: level asesmen situasi pandemi yang mengacu pada standar WHO, cakupan vaksinasi minimum di lokasi pertemuan, kasus aktif yang rendah, dan ketersediaan rumah sakit tipe A. Sepanjang Presidensi Indonesia, dari 1 Desember 2021 hingga 30 November 2022 akan diadakan sekitar 150 pertemuan dan side events yang terbagi atas pertemuan pada tingkat kelompok kerja (Working Groups), tingkat Menteri, tingkat Sherpa dan Finance Deputies, hingga KTT. Jumlah delegasi yang hadir per pertemuan berkisar antara 500 sampai dengan 5.800 sepanjang tahun.
Dalam melaksanakan peran sebagai Presidensi G20, Indonesia akan melakukan koordinasi kebijakan global yang berkontribusi terhadap tata kelola dunia yang lebih seimbang, membuat G20 lebih adaptif terhadap krisis, dan memperjuangkan kepentingan nasional di forum global, melalui isu-isu terkait Transformasi Digital dan Ekonomi Inklusif. Pemerintah menekankan sinergi dan koordinasi yang kuat antar Kementerian/ Lembaga yang terlibat di dalam 16 Working Groups (WG).
Untuk elemen Non-Pemerintah serta Masyarakat Sipil dan Madani, akan ikut terlibat di dalam 10 Engagement Groups (EG). Pelibatan partisipan dari berbagai unsur lapisan masyarakat ini mengindikasikan demokratisasi dalam membahas dan menentukan isu-isu strategis di tatanan global, dan juga mencerminkan langkah inklusif dan keterbukaan Pemerintah untuk merangkul seluruh komponen masyarakat dalam mendukung upaya pemulihan ekonomi nasional yang kuat dan bertata kelola baik. Upaya ini juga untuk menegaskan kepada dunia internasional bahwa Indonesia siap untuk menjadi lokomotif pemulihan ekonomi global.
