Pemerintah Dukung Kebijakan Nasional Hijau Menuju Indonesia Netral Karbon 2060

Jakarta, InfoPublik -  Untuk mendukung Indonesia netral karbon, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan hadir dalam forum diskusi ‘Indonesia Green Summit 2021,’ dengan topik Green National Policy - Menuju Indonesia Net Zero Emission 2060, pada Jumat (30/7/2021).

“Indonesia perlu secara bertahap berhenti menggunakan batu bara dan meningkatkan target energi terbarukan pada 2030 dengan mendukung penggunaan bahan bakar nabati berkelanjutan dan kendaraan listrik," ujar Menko Marves Luhut.

Dengan target tersebut, dia berpendapat bahwa kebutuhan akan investasi dan teknologi menjadi suatu keniscayaan.

Menko Marves luhut melanjutkan, “Indonesia akan menyeimbangkan antara konservasi dan pemanfaatan yang berkelanjutan atas kekayaan alam dan lingkungan agar dapat berkontribusi pada upaya penanganan dampak perubahan iklim demi generasi masa depan Indonesia dan dunia".

Isu perubahan iklim ini sendiri, lanjutnya, akan menjadi topik penting dalam pertemuan G20 2022 di Bali.

“Saya sangat optimis Indonesia dapat mencapai target bebas karbon karena dua hal. Yang pertama, kemajuan teknologi yang terus akan berkembang, yang kedua, dukungan finansial yang bagus karena ekonomi Indonesia akan jauh lebih baik dari sekarang,” ujarnya.

Lebih jauh, parameter netral karbon di sektor ESDM adalah produksi listrik 2060 sebesar 1.887 TWh (Suplai PLN 1800 Twh dan non PLN 87 Twh), Phasing out (penghentian operasional secara bertahap) PLTU dilakukan sesuai dengan umur kontrak, pemanfaatan cadangan energi efektif mulai 5 – 10 tahun ke depan, Pemanfaatan Teknologi Hidrogen Fuel Cell, dan PLTN Masuk dalam Grid PLN.

Kemudian, selain sektor ESDM, pemerintah pun berupaya untuk mencapai target netral karbon dengan cara rehabilitasi lahan mangrove. Salah satunya melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Rehabilitasi mangrove untuk meningkatkan kemampuan penyerapan karbon. Pada tahun 2021, program ini ditargetkan berhasil merehabilitasi mangrove seluas 150.000 Ha yang dananya diambil dari dana pemerintah, masyarakat, dan mitra strategis.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, “Kita harus melakukan edukasi mengenai isu climate change ini, kita juga harus percaya bahwa dunia mampu menghindari situasi katastropik akibat climate change". Edukasi ini, menurut Menkeu Sri Mulyani perlu dilakukan kepada masyarakat sejak usia dini, policy maker, dan seluruh stakeholder karena ini bukannya hanya satu masalah yang bisa diselesaikan oleh satu pihak.

Menyambung, Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan bahwa seiring meningkatnya pertumbuhan ekonomi maka kualitas pendidikan juga makin meningkat sehingga pola pikir masyarakat juga lebih baik.

“Kita sudah announce recycle cukup lama, tetapi tentu kedisiplinan bersama, baik pemerintah dan masyarakat harus satu kesatuan tidak bisa hanya satu pihak saja, tetapi power di masyarakat itu lebih penting,” lanjutnya.

Selain ketiga pembicara tersebut, turut hadir Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Alue Dohong.

Dia mengatakan bahwa harapan pemerintah dalam rangka mengatasi climate change ini national collective action-nya penting, jadi bukan hanya tanggung jawab pemerintah, masyarakat, dan semua stakeholder ikut berpatisipasi untuk mencapai tujuan bersama, dengan mengubah perilaku, memperbaiki etika kita terhadap lingkungan.