Oleh Eko Budiono, Rabu, 14 Juli 2021 | 12:02 WIB - Redaktur: Untung S - 407
Jakarta, InfoPublik - Pemerintah Indonesia menyerukan akses yang adil terhadap vaksin COVID-19, dalam Konferensi Tingkat Menteri (KTM) Gerakan Non Blok (GNB) yang digelar secara virtual pada 13-14 Juli 2021.
Seperti dilansir laman Kementerian Luar Negeri RI pada Rabu (14/7/2021), Menlu RI Retno Marsudi menegaskan kesenjangan vaksinasi saat ini sangat besar.
Kebanyakan negara maju telah mengimunisasi 70 persen populasi mereka, sementara tingkat vaksinasi di sebagian besar negara GNB masih di bawah 10 persen.
Menlu RI menuturkan bahwa prioritas negara GNB adalah untuk memperkecil kesenjangan tersebut, dan mempercepat vaksinasi di negara berkembang.
"GNB dapat berkontribusi pada upaya itu dengan menyerukan lebih banyak aksi berbagi vaksin (dose-sharing), memperkuat dukungan terhadap Fasilitas COVAX atau inisiatif global terhadap akses setara vaksin-vaksin COVID-19, dan mendukung negosiasi penghapusan paten vaksin (TRIPS waiver negotiation)," ungkap Menlu RI.
Selain akses vaksin, Menlu RI juga menyoroti kerja sama negara-negara GNB untuk memulihkan ekonomi yang terpukul akibat pandemi.
Menurutnya, pandemi telah mendorong ratusan juta orang ke jurang kemiskinan dan menghambat pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).
Oleh karena itu, kata Menlu, GNB harus bekerja bersama untuk memastikan partisipasi negara-negara berkembang dalam arsitektur keuangan internasional, mengatasi praktik perdagangan yang tidak adil dan persyaratan donor, serta meningkatkan kemitraan global untuk pembangunan.
“Indonesia akan menggunakan Presidensi G20 tahun depan untuk memajukan kepentingan negara berkembang," kata Menlu RI.
Selain itu, Menlu RI menegaskan kembali dukungan Indonesia bagi perjuangan Palestina, yang masih menjadi satu-satunya negara yang belum mencapai kemerdekaannya.
Menlu RI menyeru kepada seluruh negara anggota GNB agar mengakui negara Palestina, mendukung peluncuran kembali negosiasi multilateral yang kredibel, dan memastikan akses kemanusiaan untuk meringankan penderitaan rakyat Palestina.
Di akhir pernyataannya, Menlu menegaskan bahwa GNB memiliki kekuatan dari segi ukuran dan jumlah negara anggota.
Dia meyakinkan bahwa negara GNB dapat menerjemahkan kekuatan tersebut menjadi pengaruh positif bagi dunia jika mereka terus bekerja sama dan tetap setia pada Dasasila Bandung.
Pada KTM GNB yang diselenggarakan di bawah keketuaan Azerbaijan itu, Menlu RI menyampaikan bahwa GNB masih menghadapi tantangan yang sama sejak berdiri 60 tahun yang lalu, yaitu isu-isu mengenai kekuatan besar dunia, ketidaksetaraan, kesenjangan, dan ketidakadilan sosial-ekonomi.
Isu-isu tersebut menjadi lebih rumit dengan adanya berbagai tantangan masa kini.
Menurut Menlu RI, prinsip-prinsip dan nilai-nilai GNB, termasuk multilateralisme, menjadi semakin relevan.
KTM menghasilkan deklarasi politik (political declaration) yang menegaskan posisi GNB dalam berbagai isu global.
Delegasi RI ikut berkontribusi dalam pengajuan sejumlah usulan paragraf mengenai pandemi COVID-19 (distribusi vaksin berkeadilan), peran perempuan dalam misi perdamaian (women in peacekeeping), pelucutan senjata, peran negara pengamat, perubahan metode kerja GNB, dan isu Palestina.
KTM juga mengesahkan Rusia sebagai negara pengamat (observer) GNB.
(Foto: ANTARA)
Anda dapat menyiarkan ulang, menulis ulang, dan atau menyalin konten ini dengan mencantumkan sumber infopublik.id
5.jpeg)
