:
Jakarta, InfoPublik - Guna mendukung persiapan dan pelaksanaan Presidensi G20 Indonesia, Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian selaku Koordinator Bidang Sherpa Track G20 melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Universitas Indonesia (UI) dan Universitas Pelita Harapan (UPH).
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selaku Ketua Bidang Sherpa Track Presidensi G20 Indonesia menuturkan bahwa kolaborasi dengan komunitas pendidikan merupakan langkah inklusif dari Pemerintah untuk menyertakan setiap komponen bangsa dalam mendukung prioritas G20 di bawah Presidensi Indonesia tahun depan.
“Perguruan tinggi, dalam hal ini UI dan UPH, akan mengisi ruang diskusi dan kontribusi intelektual untuk penajaman substansi yang akan dibawa oleh Indonesia pada G20 tahun depan,” ujar Airlangga, di Jakarta, Senin (7/6/2021).
PKS tersebut ditandatangani oleh Staf Ahli Menko Perekonomian Bidang Konektivitas, Pengembangan Jasa, dan Sumber Daya Alam (SDA) Kemenko Perekonomian yang sekaligus Co-Sherpa G20 Indonesia Raden Edi Prio Pambudi, Rektor UI Ari Kuncoro, dan Rektor UPH Jonathan L. Parapak. Selain disaksikan oleh Menko Perekonomian, proses penandatanganan ini juga dihadiri oleh Co-Sherpa G20 Indonesia Staf Khusus Menlu Bidang Penguatan Program-Program Prioritas Dr. Dian Triansyah Djani, Ketua Majelis Wali Amanat UI Saleh Husin, jajaran Eselon I Kemenko Perekonomian, serta perwakilan dari UI dan UPH.
Kerja sama ini antara lain meliputi pendirian pusat studi/riset/kajian kerja sama ekonomi internasional, penyediaan pakar dalam pelaksanaan Presidensi G20 Indonesia, antara lain dalam kegiatan penelitian, seminar, kuliah umum, hingga pelaksanaan program magang (sebanyak 18 orang mahasiswa yang terdiri dari 14 mahasiswa UPH, 2 mahasiswa UI, dan 2 mahasiswa Universitas Binus) di kantor Sekretariat Sherpa G20 Indonesia. Selain itu, kerja sama ini diharapkan dapat meningkatkan awareness masyarakat melalui civitas akademika terhadap gelaran G20 di Indonesia.
“Melalui program ini, Pemerintah akan memaksimalkan momentum Presidensi G20 Indonesia untuk mendorong integrasi kampus nasional dalam kemitraan global melalui study/research center untuk isu G20. Kita harap inisiatif ini dapat menjadi yang pertama di Asia Tenggara,” ungkap Airlangga.
Kerja sama antara Kemenko Perekonomian dan UI meliputi bidang riset dan inovasi, serta akademik dan kemahasiswaan. UI akan mendirikan Pusat Kajian Kerja Sama Ekonomi Internasional, kemudian melibatkan pakar dari berbagai disiplin ilmu dalam penyelenggaraan Presidensi G20 Indonesia, serta menyediakan fasilitas dan dukungan untuk aktivitas penelitian, program magang dan mentorship.
“Kemitraan antara Kemenko Perekonomian dan UI untuk persiapan pelaksanaan Presidensi G20 2022 ini sangat dibutuhkan, sebab model pengelolaan universitas saat ini adalah triple helix. Bahwa universitas tidak bisa pintar sendirian, melainkan harus ada pengalaman dari dunia nyata juga,” jelas Rektor UI Ari Kuncoro.
Senada, Rektor UPH Jonathan L. Parapak menuturkan bahwa pihaknya sangat mengapresiasi program Pemerintah untuk Presidensi G20 tahun depan, termasuk kerja sama kali ini. Ke depannya, UPH akan menyiapkan Indonesia G20 Study Center yang diharapkan dapat menjadi knowledge hub isu-isu G20 di tingkat nasional dan regional.
“Saya menyampaikan terima kasih setinggi-tingginya atas kepercayaan ini. Kami berjanji untuk melakukan yang terbaik. Hal ini kami lihat sebagai kesempatan melakukan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang salah satunya adalah penelitian. Dan, untuk mahasiswa kami yang magang juga bisa menimba ilmu dan mempersiapkan diri untuk masa depan, di mana peran Indonesia di dunia internasional akan semakin besar,” paparnya.
Dengan kesiapan infrastruktur fisik maupun sumber daya manusia (SDM) yang memadai dari kedua universitas tersebut, diharapkan mereka dapat menjadi lighthouse project bagi universitas lainnya di Indonesia. Bagi mahasiswa, kerja sama ini memberi kesempatan untuk berpartisipasi mendukung persiapan Presidensi G20 tahun depan. Kemudian, sejalan dengan prioritas Pemerintah untuk meningkatkan kualitas SDM, kerja sama ini diharapkan dapat mempertajam kapasitas dan meningkatkan employability mahasiswa selepas kuliah.
Secara umum, G20 terdiri dari dua jalur (track) yakni Finance Track dan Sherpa Track. Sherpa Track yang dikoordinasikan Kemenko Perekonomian dan didukung Kementerian Luar Negeri akan membahas isu-isu ekonomi non keuangan, seperti energi, pembangunan, pariwisata, ekonomi digital, pendidikan, tenaga kerja, pertanian, perdagangan, investasi, industri, kesehatan, anti korupsi, lingkungan, dan perubahan iklim.
Indonesia akan menjadi Presidensi G20 Indonesia pada 2022. Saat ini, Indonesia telah bergabung dalam kepemimpinan Troika G20 bersama Italia dan Arab Saudi. Sebelumnya, pada akhir Mei 2021, Presiden Joko Widodo telah menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) No. 12 Tahun 2021 tentang Panitia Nasional Penyelenggara Presidensi G20 Tahun 2022. (Foto: Humas Ekon)
