RI Tegaskan Komitmen Perbaikan LLHK di Forum PBB

:


Oleh Wahyu Sudoyo, Jumat, 30 April 2021 | 09:58 WIB - Redaktur: Untung S - 379


Jakarta, InfoPublik – Pemerintah Republik Indonesia, melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), dan Perwakilan Tetap RI (PTRI) New York menegaskan komitmen perbaikan lingkungan hidup dan kehutanan di The 16th United Nation Forum on Forest (UNFF) atau Forum Kehutanan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) yang dilakukan secara virtual.

Ketua Delegasi Republik Indonesia (Ketua Delri) yang juga Kepala Badan Litbang dan Inovasi (Kepala BLI) KLHK Agus Justianto menjelaskan komitmen ini dibuktikan dengan adanya kemajuan dalam bidang kehutanan dan kebijakan pemulihan ekonomi.

Pada bidang kehutanan, kata dia, Indonesia berhasil menghentikan konversi hutan alam dan lahan gambut seluas 66 juta hektar (Ha), lebih besar dari luas gabungan Inggris dan Norwegia.

“Tahun lalu kami telah mencapai laju deforestasi terendah dalam beberapa dekade, serendah 0,1 juta hektar, sekaligus memangkas 82 persen kebakaran hutan kami. Semua ini dicapai saat dunia menyaksikan meningkatnya deforestasi serta kebakaran hutan yang merusak di berbagai negara,” Kata Ketua Delri dalam keterangan resmi terkait forum PBB yang diagendakan berlangsung pada 26 – 30 April 2021 dengan menggunakan paltform interprefy tersebut pada Kamis (29/4/2021).

Lebih lanjut Ketua Delri menjelaskan Pemerintah Indonesia saat ini juga sedang merehabilitasi 620.000 Ha hutan bakau hingga 2024. Kegiatan rehabilitasi yang terluas di dunia ini diperkirakan bisa menghasilkan penyerapan karbon empat kali lipat dibandingkan dengan hutan tropis.

Sedangkan pada kebijakan pemulihan ekonomi, kata dia, Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai kebijakan, seperti mendukung pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), percepatan pembangunan hutan rakyat, dan berbagai dukungan industri berbasis kayu.

“Kebijakan ini dipadukan dengan dukungan pemerintah terhadap pemenuhan persyaratan pasar seperti jaminan legalitas kayu,” jela Ketua Delri.

Selain itu, dia juga menekankan adanya prioritas pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kerjasama dalam perubahan iklim menggunakan pendekatan keseimbangan selama masa kepresidenan G20 Indonesia pada 2022. (Foto: Biro Humas KLHK)