:
Jakarta, InfoPublik - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melalui Kedeputian Bidang Pencegahan melakukan peningkatan kapasitas masyarakat relawan, peternak, pedagang hewan dan stakeholder terkait pencegahan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK).
Hal itu dilakukan melalui kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Fasilitator Pencegahan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah pada Senin (5/9/2022) hingga Rabu (7/9/2022).
Kegiatan itu juga ditujukan untuk terselenggaranya surveillance melalui pengerahan dan pengelolaan relawan dalam pencegahan PMK.
Deputi Bidang Pecegahan, Prasinta Dewi mengatakan, PMK kini tengah mewabah di Indonesia. Hal itu tentunya menjadi concern kita bersama karena penyakit mulut dan kuku menyebabkan kerugian ekonomi di berbagai aspek.
“Potensi kerugian ekonomi yang ditimbulkan oleh PMK itu tidak hanya pada peternak yang mengalami penurunan produktivitas hingga kehilangan hasil, akan tetapi kerugian secara nasional,” kata Prasinta dalam keterangan yang diterima InfoPublik, Rabu (7/9/2022).
Pemerintah melalui BNPB selaku Ketua Satgas Penanganan PMK berkomitmen penuh dalam pengendalian wabah PMK.
“Pemerintah berkomitmen dalam penanganan PMK, dengan melakukan berbagai upaya untuk pencegahan penyebaran PMK. Salah satu upaya yang dilakukan adalah kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat dengan mengadakan bimtek itu. Kegiatan itu dilakukan secara masif dengan melibatkan komponen pentaheliks,” jelasnya.
Prasinta yang juga menjabat sebagai Ketua Bidang Pencegahan PMK mengungkapkan, BNPB menggunakan InaRisk untuk melakukan pemantauan dan pelaporan berbasis digital.
Melalui InaRisk, jelas dia, personal dapat diketahui sebaran sosialisasi dan edukasi yang sudah dilakukan serta dapat mendeteksi secara dini terhadap kejadian PMK di masyarakat.
“Untuk mendukung pelaksanaan tugas fasilitator di lapangan, bidang pencegahan mengembangkan sistem pemantauan dan pelaporan berbasis teknologi yang terintegrasi dalam aplikasi InaRisk personal. Aplikasi itu juga berfungsi untuk monitoring pelaksanaan sosialisasi dan edukasi serta pelaporan terhadap kejadian PMK yang ditemukan masyarakat,” pungkas Prasinta.
Bimtek itu diikuti 100 orang perwakilan Dinas Peternakan dan Kesehatan di 25 Kabupaten / Kota di Jawa Tengah, Koramil Jawa Tengah, Babinsa Provinsi Jawa Tengah dan Relawan / Komunitas Peternak.
Para fasilitator akan melakukan edukasi dan sosialisasi kepada 10 KK setiap hari selama durasi waktu 30 hari. Fasilitator pun dibekali dengan leaflet dan poster yang akan dibagikan kepada masyarakat.
Selain di Jawa Tengah, kegiatan itu dilaksanakan di beberapa wilayah secara paralel, tahap pertama atau regional I meliputi Aceh, Lampung, Yogyakarta dan Bali. Kemudian akan menyusul wilayah lainnya.
Foto: dok. BNPB