:
Oleh Yudi Rahmat, Selasa, 10 Oktober 2017 | 14:07 WIB - Redaktur: Juli - 919
Tanah Ampo, InfoPublik - Pemerintah Provinsi Bali membagikan kartu indentitas kepada pengungsi di 28 desa terdampak ancaman erupsi Gunung Agung di Kabupaten Karangasem. Kartu tersebut untuk memastikan keakuratan data pengungsi yang sebenarnya, juga untuk memudahkan dalam memberikan pelayanan bagi pengungsi.
"Tadi kami mengumpulkan 28 kades dan dusun di wilayah terdampak, dan kita bagikan kartu register untuk sebanyak 54.788 KK," kata Kepala Dinas Pemberdayaan Desa Provinsi Bali Lihadnyana saat ditemui di Posko Penanganan Darurat Bencana Erupsi Gunung Agung, kantor Pelabuhan Tanah Ampo, Karangasem, Bali, Selasa (10/10).
Kartu indentitas pengungsi ini dibagikan untuk memastikan berapa jumlah pengungsi yang sebenarnya sehingga memudahkan pelayanan. Karena menurut dia, pada hakikatnya pemerintah berkewajiban memberikan pelayanan.
"Yang dibangun di sini adalah kita ingin mendata menggunakan sebuah mekanisme struktur organisasi pemerintah baik itu di tingkat provinsi, kabupaten, dan desa juga di dusun yang paling bawah. Itulah sebabnya kita memanggil kepala desa untuk membagikan kartu itu," jelasnya.
Alasan Kades dimintai data warganya, Menurut Lihadnyana, karena Kades yang paling tahu dan bertanggung jawab terhadap warganya. Mulai dari jumlah KK, sehingga pemkab mendapatkan data primer yang sebenarnya.
"Dari data primer ini kades lah yang paling tahu warganya berapa jumlah laki-laki dan perempuan, dia mengungsi ke mana," ujarnya.
Lihadyana mengatakan pihaknya memberikan waktu kepada Kades dan dusun desa terdampak selama 3 hari. "Kita sudah bagikan dan tiga hari ke depan kita sudah dapatkan data rekapan yang pasti," katanya.
Untuk mekanisme registrasi data pengungsi tersebut, Pemprov Bali menempatkan pendamping di setiap desa terdampak, khususnya di Kabupaten Karangasem. "Semua di 28 desa terdampak itu didampingi satu pendamping desa untuk membantu mengisi registrasi dan validasi data itu," ungkapnya.
Diharapkan dengan waktu tiga hari ini data dimasing-masing desa dan dusun daoat direkap, kemudian ke depan akan berpatokan kepada satu data atau onegate data. "Sehingga tidak ada kesimpangsiuran data pengungsi itu yang kita harapkan. Sumber datanya dari bawah langsung," ujarnya.
Dia menambahkan manfaat dari kartu ini, untuk pengungsi manakalah pengungsi sakit cukup dengan memperlihatkan kartu, begitu juga berkaitan dengan logistik. "Kartu ini dibuat sebagai salah satu instrumen pemerintah untuk memudahkan dan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat khususnya pengungsi," katanya.
Lihadnyana menyakini dengan adanya Kartu pengungsi ini pemprov bisa mengetahui siapa kepala Keluarga, siapa anaknya dan berapa umurnya dan kerja dimana. Masuk RTS atau tidak.
"Ini semua lengkap kartu yang kita bagikan. Nanti jangan coba-coba kades mark up data ini. Karena kita akan tahu karena setiap KK memiliki kartu keluarga. Nanti kita cek kami yakin mereka sudah berkomitmen, ini adalah sebuah tugas sosial dan patut bersyukur diberi kesehatan dan kesempatan untuk membantu saudara kita seperti ini," jelas Lihadnyana.
Dia mengimbau bagi warga yang tinggal di desa tidak terdampak agar kembali ke rumah masing-masing dan melakukan aktivitas secara rutin sebagai mestinya sehingga ekonomi desa tidak berdampak, sehingga dapat berjalan dan normal kembali.
