BNPB Gelontorkan Rp190,6 Miliar Bagi Korban Erupsi Sinabung

Jakarta, InfoPublik - Penanganan pengungsi korban erupsi Gunung Sinabung di Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara terus dilakukan oleh pemerintah. Gunung Sinabung sejak erupsi pada Juni 2013 hingga sekarang belum ada tanda-tanda erupsi akan berakhir.

Kepala Pusat Data, Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho menyatakan, BNPB telah menganggarkan Rp190,6 miliar sesuai pengajuan Bupati Karo yang tertuang dalam SK Bupati Karo guna relokasi mandiri sebanyak 1.903 KK, melalui dana hibah rehabilitasi dan rekonstruksi tahun 2015.

Dana tersebut telah ditransfer ke APBD Karo pada Desember 2015 untuk bantuan pembangunan hunian tetap (huntap)  sebanyak 1.683 KK. Awalnya  relokasi tahap kedua ini adalah 1.683 KK. Namun kemudian Pemda Karo mengusulkan tambahan sebanyak 221 KK sehingga total 1.903 KK warga yang harus direlokasi tahap kedua, kata Sutopo dalam keterangannya yang diterima di Jakarta pada Rabu (2/11).

Menurut Sutopo, tambahan dana untuk relokasi 221 KK ini telah disampaikan ke Menteri Keuangan dan akan direalisasikan melalui hibah rehabilitasi dan rekonstruksi tahun 2016/2017 dan akan diverifikasi atau validasi serta diperkuat melalui SK Bupati Karo by name by address.

Saat ini warga yang telah menentukan pilihan lokasi huntap untuk relokasi mandiri sebanyak 651 KK. Relokasi menggunakan pemberdayaan masyarakat. Sisanya sedang dalam proses pencarian lahan, ujar Sutopo.

Sementara itu, ada beberapa warga yang akan direlokasi di Siosar yang masih mampu menampung 900-an KK. Sedangkan lahan usaha tani yang sudah menentukan pilihan 600. Diharapkan untuk lahan usaha tani ini selesai pada Desember 2016. Sedangkan pembangunan huntap akan melewati tahun 2016 dan dilanjutkan 2017.

Sambil menunggu pembangunan huntap maka warga akan tetap diberikan bantuan sewa lahan dan sewa rumah dari dana siap pakai BNPB, kata Sutopo.

Untuk diketahui, total bantuan relokasi mandiri senilai Rp110 juta per KK yang terdiri dari bantuan dana rumah senilai Rp59,4 juta per KK dan bantuan lahan usaha tani senilai Rp50,6 juta per KK.

Adapun penanganan pengungsi Sinabung lainnya yakni sebanyak 370 KK dari  tiga desa di radius 3 km yaitu Desa Bekerah, Simacem dan Sukameriah telah direlokasi di Siosar.

Masyarakat telah menempati huntap lengkap dengan fasum dan fasosnya. Disamping itu juga diberikan izin pinjam pakai lahan usaha tani dari Kementerrian LHK seluas 0,5 Ha per KK selama 20 tahun. Selanjutnya akan dibantu livelihood melalui kegiatan sosial ekonomi menggunakan dana hibah rehabilitasi dan rekonstruksi. BNPB telah mengajukan dan dalam proses di Kementerian Keuangan, ujarnya.

Penanganan pengungsi lainnya yakni sebanyak 2.592 KK yang saat ini msh berada di sembilan pos penampungan pengungsi. “Mereka tidak perlu relokasi. Mereka diperbolehkan kembali ke desanya saat kondisi Gunung Sinabung sudah aman. Namun tidak ada yang tahu kapan Gunung Sinabung akan aman atau tidak erupsi,” beber Sutopo.

Dijelaskannya, agar pengungsi tidak terlalu lama di barak pos pengungsian maka BNPB akan membangun hunian sementara (huntara) untuk per KK. “Saat ini, BNPB masih dalam proses pembangunan huntara di enam lokasi,” jelas Sutopo.

Sutopo menyebut, penanganan pengungsi Gunung Sinabung memang rumit. Selain gunungnya masih erupsi, terbatasnya lahan untuk relokasi dan lahan pertanian, juga disebabkan terbatasnya kapasitas di Pemda Karo. Konflik sosial antara pengungsi dengan pemda dan masyarakat juga makin menyulitkan dalam penanganan pengungsi.

Kuncinya adalah ketersediaan lahan. Jika lahan tersedia maka proses relokasi untuk huntap dan lahan pertanian masyarakat dapat berjalan cepat. Sebab pengungsi sudah ingin direlokasi. Anggaran dari BNPB juga tersedia. Termasuk dukungan lain dari pemerintah pusat kepada pemda sudah sangat memadai, tukas Sutopo.