Rapat Mitigasi Konflik Desa Sadar HAM dipimpin Koordinator Wilayah Kerja KemenHAM Gorontalo, Sarton Dali yang digelar di Aula Kantor Desa Toto Utara, Kamis (12/11/2026). (F.AKP/KemenHAM)
Bone Bolango, InfoPublik - Kerusakan jalan, minimnya penerangan, persoalan akses air bersih hingga banjir yang berulang saat musim hujan menjadi sejumlah persoalan yang disoroti dalam Rapat Mitigasi Konflik Desa Sadar HAM di Desa Toto Utara, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango, Kamis (12/11/2026).
Rapat yang digelar Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia (Kanwil KemenHAM) Sulawesi Tengah Wilayah Kerja Gorontalo itu bertujuan merumuskan langkah penanganan sekaligus memperjelas pembagian peran pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan instansi terkait.
Koordinator Wilayah Kerja KemenHAM Gorontalo, Sarton Dali, mengatakan persoalan masyarakat perlu diidentifikasi secara terukur agar dapat disampaikan kepada instansi yang memiliki kewenangan untuk menanganinya.
Menurutnya, KemenHAM berupaya menjadi jembatan antara masyarakat dan pemerintah, terutama ketika persoalan pemenuhan hak dasar membutuhkan koordinasi lintas sektor.
Dalam rapat tersebut, Penggerak HAM Desa Sadar HAM Toto Utara, Tia Dwi Lestari Nento, memaparkan hasil identifikasi terkait kerusakan akses jalan, lampu penerangan jalan umum (PJU) yang rusak di empat dusun, serta keterbatasan fasilitas publik yang ramah bagi penyandang disabilitas.
Warga juga mengeluhkan jalan berlubang menuju tempat ibadah dan minimnya penerangan yang berpotensi meningkatkan risiko kecelakaan, terutama pada malam hari.
Persoalan lain yang mengemuka ialah saluran air di sejumlah titik, khususnya kawasan Dusun Perjuangan dan Sinar Jaya, yang disebut warga kerap menimbulkan banjir ketika musim hujan tiba.
Dalam forum tersebut, perwakilan masyarakat meminta agar usulan perbaikan saluran air yang selama ini disampaikan melalui forum perencanaan pembangunan dapat ditindaklanjuti secara menyeluruh.
Warga menilai penanganan yang hanya menyasar sebagian kecil saluran belum cukup mengatasi persoalan banjir yang berulang setiap tahun.
Menanggapi hal itu, rapat mendorong penyampaian surat kepada instansi teknis terkait, termasuk Dinas Pekerjaan Umum dan Balai Sungai sesuai kewenangannya. Kondisi lapangan juga akan didokumentasikan menggunakan geotagging untuk menunjukkan titik kerusakan dan lokasi yang membutuhkan penanganan.
Hasil identifikasi selanjutnya akan menjadi bahan pengusulan perbaikan jalan, penerangan, dan infrastruktur pendukung melalui dokumen perencanaan pembangunan desa, termasuk Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) dan perencanaan tahun anggaran 2027.
Selain infrastruktur, krisis air bersih di Dusun Perjuangan turut menjadi perhatian. Dalam pemetaan awal, tercatat tiga kepala keluarga menggunakan satu sumur, sementara satu kepala keluarga menghadapi persoalan pencabutan meteran PDAM.
Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kesulitan pemenuhan kebutuhan air bersih, terutama ketika debit sumur menurun. Meski warga melaporkan ketersediaan air mulai membaik selama musim hujan, solusi jangka panjang tetap diperlukan.
Rapat mengusulkan koordinasi antara pemerintah desa dan PDAM Tirta Bolango untuk memeriksa penyebab gangguan layanan, menelaah kemungkinan keringanan pembayaran bagi keluarga prasejahtera, serta mengupayakan alternatif sumber air apabila terjadi kekeringan. Sebagai tindak lanjut, disepakati pembentukan Tim Pendampingan Khusus Sanitasi dan Air Bersih, serta Tim Infrastruktur.
Penjabat Kepala Desa Toto Utara, Jusri Utiarahman, menyambut baik pendampingan tersebut dan berharap persoalan yang dihadapi warga dapat memperoleh perhatian lebih lanjut. Ia menilai sinergi pemerintah desa dan BPD menjadi modal penting dalam mencari solusi.
Sementara itu, Koordinator Wilayah Kerja KemenHAM Gorontalo, Sarton Dali menegaskan bahwa hasil rapat perlu diterjemahkan menjadi tindakan nyata, termasuk menyiapkan data, mendokumentasikan masalah, dan menyampaikan usulan kepada instansi terkait.
Menurutnya, melalui pendekatan Desa Sadar HAM, penanganan infrastruktur dan akses layanan dasar diharapkan tidak sekadar menjadi agenda pembangunan, tetapi juga bagian dari upaya memastikan masyarakat memperoleh lingkungan yang aman, aksesibilitas yang layak, serta layanan dasar yang mendukung kehidupan bermartabat. (mcgorontaloprov/rls/akp)
