Pertemuan koordinasi dengan Direktur Pendapatan Daerah, Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri. (foto PPID)
Kota Gorontalo, InfoPublik - Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) menunjukkan komitmennya dalam memperkuat regulasi, dan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Komitmen tersebut diwujudkan melalui pertemuan koordinasi dan konsultasi dengan Direktur Pendapatan Daerah, Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Teguh Narutomo, Jakarta.
Pertemuan ini membahas proses evaluasi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Provinsi Gorontalo tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) yang saat ini masih dalam tahap evaluasi di Kementerian Dalam Negeri RI.
Kepala Bapenda Provinsi Gorontalo, Danial Ibrahim, menjelaskan bahwa koordinasi tersebut merupakan langkah strategis untuk memperoleh arahan, masukan, dan penguatan dari pemerintah pusat dalam rangka penyempurnaan substansi Ranperda agar selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Koordinasi kemarin merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Provinsi Gorontalo untuk memastikan bahwa perubahan Perda PDRD memiliki landasan hukum yang kuat, memberikan kepastian dalam pemungutan pajak dan retribusi daerah, serta mampu menjawab kebutuhan optimalisasi pendapatan daerah,” ujar Danial, Kamis (12/11/2026).
Salah satu substansi strategis dalam perubahan Ranperda tersebut adalah pengaturan Retribusi Pengelolaan Pertambangan Rakyat melalui Iuran Pertambangan Rakyat (IPERA), sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola pertambangan rakyat sekaligus membuka potensi sumber penerimaan daerah yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Selain itu, perubahan Ranperda juga mencakup penyesuaian objek retribusi daerah, penguatan pemanfaatan aset daerah, peningkatan sinergi pemungutan pajak dan retribusi antara pemerintah provinsi dengan kabupaten/kota, serta pengembangan sistem digitalisasi penerimaan daerah.
Menurut Danial, penyempurnaan regulasi ini tidak semata-mata berorientasi pada peningkatan penerimaan PAD, tetapi juga diarahkan untuk menciptakan tata kelola perpajakan dan retribusi daerah yang transparan, akuntabel, berkeadilan, serta mendukung iklim investasi dan aktivitas ekonomi masyarakat.
“Harapan kami, proses evaluasi di Kemendagri dapat berjalan dengan baik sehingga Ranperda ini dapat segera ditindaklanjuti sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, Pemerintah Provinsi Gorontalo memiliki dasar hukum yang semakin kuat dalam menggali dan mengoptimalkan potensi pendapatan daerah,” tambahnya.
Lebih lanjut, Danial menegaskan bahwa Bapenda Provinsi Gorontalo akan terus berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait serta pemerintah pusat untuk menindaklanjuti seluruh arahan dan rekomendasi hasil evaluasi sebelum Ranperda ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari dukungan Bapenda terhadap kebijakan pembangunan Pemerintah Provinsi Gorontalo di bawah kepemimpinan Gubernur Gusnar Ismail, dan Wakil Gubernur Idah Syahidah Rusli Habibie, khususnya dalam memperkuat kapasitas fiskal dan mengurangi ketergantungan daerah terhadap dana transfer pemerintah pusat.
“Prinsip kami, setiap potensi pendapatan daerah harus memiliki dasar hukum yang jelas, dikelola secara profesional, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi pembangunan serta kesejahteraan masyarakat Gorontalo. Inilah semangat Transformasi Pendapatan, Kemandirian Daerah,” pungkas Danial. (mcgorontaloprov/ppid)
