Wakil Wali kota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa, menyerahkan, cenderamata kepada Wali kota Batam, Amsakar Achmad, dan Wakil Wali kota Batam, Li Claudia Chandra, saat kunjungan ke Denpasar, Bali, Jumat (13/11/2026). HUMAS DISKOMINFO BATAM / RUMAWI
Batam, InfoPublik – Pemerintah Kota (Pemko) Batam mempelajari sistem pengelolaan parkir yang diterapkan Pemerintah Kota Denpasar, Bali, sebagai upaya membenahi tata kelola perparkiran agar lebih tertib, transparan, dan profesional. Pembenahan ini juga diarahkan untuk mengoptimalkan kontribusi sektor parkir terhadap pendapatan asli daerah (PAD).
Upaya tersebut dilakukan melalui kunjungan kerja Wali kota Batam, Amsakar Achmad, bersama Wakil Wali kota Batam, Li Claudia Chandra, ke Kantor Wali Kota Denpasar, Jumat (13/11/2026).
Rombongan Pemko Batam turut didampingi unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD). Kedatangan mereka disambut Wakil Wali Kota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa, beserta jajaran pemerintah setempat.
Dalam pertemuan tersebut, kedua pemerintah daerah bertukar informasi mengenai penyelenggaraan perparkiran, mulai dari regulasi, kelembagaan, pola kemitraan, hingga mekanisme pengelolaan.
Salah satu aspek yang menjadi perhatian Amsakar adalah model pengelolaan parkir di Denpasar melalui Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Bhukti Praja Sewakadarma.
Menurutnya, pengalaman Denpasar dapat menjadi referensi bagi Batam dalam menentukan pola pengelolaan perparkiran yang lebih efektif, terukur, dan sesuai dengan karakteristik daerah.
“Yang menarik adalah pengelolaannya melalui Perumda. Ini yang coba kami pelajari dari Denpasar dan akan kita pelajari lebih lanjut sesuai kondisi Batam,” ujarnya.
Ia menilai, pembenahan perparkiran tidak cukup hanya mengandalkan pengaturan di lapangan. Dukungan regulasi, kejelasan kelembagaan, sistem pengawasan, serta pola kerja sama dengan berbagai pihak juga diperlukan agar pengelolaan berjalan optimal.
Di Batam, penataan perparkiran menjadi salah satu perhatian pemerintah daerah, termasuk melalui rencana penerapan sistem parkir berlangganan. Program ini diarahkan untuk menghadirkan layanan parkir yang lebih praktis sekaligus memperkuat tata kelola dan mengoptimalkan potensi pendapatan daerah.
Untuk itu, Pemko Batam memandang perlu mempelajari berbagai alternatif pengelolaan, termasuk model kelembagaan yang diterapkan Pemerintah Kota Denpasar.
Selain pengelolaan melalui Perumda, keterlibatan desa adat juga menjadi salah satu aspek yang dipelajari rombongan Pemko Batam. Kolaborasi tersebut menjadi bagian dari karakteristik sistem perparkiran di Denpasar.
Pada kesempatan yang sama, Wakil Wali kota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa, menjelaskan bahwa keterlibatan desa adat dalam pengelolaan parkir dilakukan melalui mekanisme kerja sama dengan Perumda.
“Untuk mekanisme dengan desa adat melalui nota kesepahaman (MoU) dengan Perumda,” jelasnya.
Melalui pembelajaran tersebut, Amsakar berharap Pemko Batam memperoleh gambaran menyeluruh mengenai praktik pengelolaan parkir yang dapat diadaptasi sesuai kondisi dan karakteristik daerah.
Sebagai tindak lanjut, Perumda Bhukti Praja Sewakadarma Kota Denpasar dan Dinas Perhubungan Kota Batam diharapkan memperkuat komunikasi dan koordinasi untuk mendalami aspek teknis pengelolaan perparkiran.
Pihaknya menegaskan bahwa Pemko Batam terbuka mempelajari praktik baik dari daerah lain selama dapat memberikan manfaat bagi peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan.
Melalui pembenahan secara bertahap, Pemko Batam berharap sistem perparkiran semakin tertib, transparan, dan profesional. Dengan demikian, masyarakat dapat memperoleh pelayanan yang lebih baik, sementara potensi pendapatan daerah dapat dikelola secara optimal.(Humas Diskominfo Batam/Eyv)
