Koordinator Wilayah Kerja KemenHAM Gorontalo, Sarton Dali bersama Tim Wilker KemenHAM Gorontalo saat menghadiri Rapat Mitigasi Konflik Desa Sadar HAM, di Aula Kantor Desa Toto Utara, Kamis (12/11/2026). (F.AKP/KemenHAM)
Bone Bolango, InfoPublik - Persoalan anak putus sekolah dan balita stunting terus menjadi perhatian Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia (Kanwil KemenHAM) Sulawesi Tengah Wilayah Kerja Gorontalo dalam upaya pemenuhan hak asasi manusia di Desa Toto Utara, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango.
Hal itu diungkap dalam Rapat Mitigasi Konflik Desa Sadar HAM yang diselenggarakan Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia (Kanwil KemenHAM) Sulawesi Tengah Wilayah Kerja Gorontalo sebagai tindak lanjut pertemuan pada 27 Oktober 2026, di Aula Kantor Desa setempat, Kamis (12/11/2026).
Berdasarkan hasil pemetaan yang dipaparkan dalam Rapat Mitigasi Konflik Desa Sadar HAM tersebut, ditemukan delapan anak berusia 11–18 tahun yang putus sekolah atau tidak melanjutkan pendidikan serta empat balita yang teridentifikasi mengalami stunting.
Penggerak HAM Desa Sadar HAM Toto Utara, Tia Dwi Lestari Nento, menjelaskan bahwa persoalan pendidikan tidak hanya berkaitan dengan ekonomi keluarga, tetapi juga faktor psikologis dan perundungan.
Dalam pemetaan tersebut, terdapat anak yang enggan kembali ke sekolah karena mengalami trauma perundungan fisik. Sebagian lainnya merasa minder dengan kemampuan belajar, sedangkan beberapa anak memilih bekerja sebagai buruh harian lepas dan memperoleh penghasilan sendiri sehingga kehilangan motivasi melanjutkan pendidikan.
Situasi itu dinilai berisiko menghambat pemenuhan hak anak atas pendidikan serta meningkatkan kerentanan terhadap eksploitasi tenaga kerja anak dan remaja.
Untuk mengatasinya, rapat mengusulkan pembentukan tim pendampingan yang akan mendatangi rumah anak dan orang tua guna mengidentifikasi kebutuhan serta minat belajar mereka.
Pemerintah desa bersama Dinas Pendidikan, pengelola Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), guru, pendamping psikologis, dan penggerak HAM akan mendorong akses kembali ke sekolah formal maupun pendidikan nonformal melalui program Paket A, B, dan C sesuai kebutuhan masing-masing anak.
Selain pendidikan, persoalan kesehatan balita juga menjadi perhatian. Hasil identifikasi menemukan empat balita stunting serta kondisi balita dengan berat badan sangat kurang di sejumlah wilayah, termasuk Dusun Widuri, Sinar Jaya, dan Perjuangan.
Salah satu kendala yang ditemukan ialah ketidakteraturan sebagian orang tua membawa anak ke Posyandu. Rasa malu dan kekhawatiran terhadap stigma sosial turut menjadi hambatan yang perlu ditangani melalui pendekatan persuasif.
Rapat merekomendasikan pemantauan kesehatan secara rutin setiap bulan, edukasi gizi, pemberian makanan tambahan sesuai program yang tersedia, serta pendekatan kekeluargaan kepada orang tua.
Koordinator Wilayah Kerja KemenHAM Gorontalo, Sarton Dali, menegaskan bahwa identifikasi masalah harus diikuti langkah nyata. Menurutnya, KemenHAM berupaya menjembatani persoalan yang ditemukan di desa dengan instansi terkait agar penanganannya lebih terarah.
Ia juga menekankan pentingnya kerja sama pemerintah desa, BPD, masyarakat, dan pemangku kepentingan dalam memastikan program pembangunan menjangkau kelompok yang membutuhkan.
Melalui pendampingan tersebut, lanjut Sarton, Desa Toto Utara diharapkan dapat memperkuat perlindungan hak anak, meningkatkan akses pendidikan, serta mendorong pemenuhan hak atas kesehatan dan tumbuh kembang balita.
“Penanganan akan dilakukan melalui pendataan dan koordinasi lintas pihak, sehingga setiap anak dan keluarga yang membutuhkan dapat memperoleh pendampingan sesuai kondisi serta layanan yang tersedia,” terang Sarton Dali. (mcgorontaloprov/rls/akp)
