Wamenkomdigi Nezar Patria memberikan keterangan kepada awak media usai acara Merdeka AI Summit di Sudirman Hall, Sequis Tower, SCBD, Jakarta Selatan. (Foto: Ahmad Tri Hawaari/Humas Kemkomdigi)
Jakarta, InfoPublik – Ketergantungan pada penyedia teknologi global berisiko membatasi keleluasaan pemerintah dan perusahaan dalam mengelola serta mengembangkan sistem digital. Kondisi tersebut dapat memicu vendor lock-in dan membuat Indonesia bergantung pada kebijakan maupun kendali penyedia teknologi.
Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi), Nezar Patria, mengatakan, kedaulatan kecerdasan artifisial (AI) bukan berarti Indonesia harus membangun seluruh teknologi secara mandiri atau menutup diri dari kerja sama internasional. Namun, Indonesia perlu memiliki posisi tawar yang kuat dalam menentukan arah dan pemanfaatan teknologi AI di dalam negeri.
“Indonesia tetap perlu terbuka terhadap kolaborasi, tetapi harus memiliki posisi tawar yang kuat dan mampu menentukan prioritas, aturan, serta batas penggunaan teknologi AI di dalam negeri,” ujar Nezar Patria dalam acara Merdeka AI Summit di Jakarta Selatan, Rabu (11/11/2026).
Menurut Nezar, salah satu tantangan yang perlu diantisipasi adalah ketergantungan terhadap segelintir penyedia teknologi global. Ketergantungan tersebut dapat menimbulkan risiko vendor lock-in dan kill switch yang membatasi keleluasaan Indonesia dalam mengelola serta mengembangkan infrastruktur digitalnya.
“Karena itu, kerja sama internasional harus dibangun secara setara untuk memperkuat kapasitas teknologi nasional,” ungkapnya.
Wamen Nezar menegaskan, kedaulatan AI nasional tidak cukup hanya dengan membangun pusat data dan menyimpan informasi di dalam negeri. Indonesia juga perlu menguasai teknologi yang mengolah data, termasuk kemampuan mengembangkan model AI sendiri.
“Kedaulatan data tidak sama dengan kedaulatan AI. Sebuah negara bisa menyimpan datanya di dalam negeri, tetapi kalau kecerdasan yang mengolah data itu bergantung pada model yang dikendalikan pihak lain, kontrolnya belum penuh,” jelasnya.
Selain infrastruktur dan pelindungan data, Nezar Patria menempatkan riset dan inovasi sebagai pilar penting dalam membangun kedaulatan AI. Perusahaan teknologi nasional didorong tidak hanya menjadi distributor produk teknologi asing, tetapi juga memperkuat kegiatan penelitian dan pengembangan (research and development/R&D).
“Kalau R&D kita lemah, kita enggak bisa menghasilkan sesuatu yang baru. Kita enggak bisa membuat value creation dari proses bisnis,” tegasnya.
Lebih lanjut, Nezar mengingatkan bahwa penguatan kedaulatan AI perlu dilakukan dari hulu hingga hilir. Upaya tersebut mencakup penguatan kapasitas komputasi, ketersediaan energi, konektivitas, serta keterlibatan Indonesia dalam rantai pasok semikonduktor global.
“Dengan dukungan pasar digital yang besar dan bonus demografi, Indonesia memiliki modal untuk mempercepat pengembangan teknologi nasional menuju visi Indonesia Digital 2045, yakni membangun teknologi Indonesia yang inklusif, berdaya, dan berdaulat,” pungkasnya.
