Perkuat Kerja Sama UNESCO, Menteri Kebudayaan Dorong Pelindungan Warisan Budaya dan Peningkatan Peran Indonesia di Tingkat Global. (Foto: Dok Kementerian Kebudayaan)
Jakarta, InfoPublik – Kekayaan budaya Indonesia membutuhkan lebih dari sekadar pengakuan internasional. Pendataan yang kuat, pelindungan warisan budaya, dan keterlibatan masyarakat pemilik tradisi menjadi kunci agar kekayaan tersebut tetap hidup sekaligus memberikan manfaat bagi generasi mendatang.
Untuk memperkuat upaya tersebut, Menteri Kebudayaan (Menbud), Fadli Zon mendorong peningkatan kerja sama antara Kementerian Kebudayaan, Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO (KNIU), dan Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNESCO).
Penguatan kolaborasi itu dibahas dalam pertemuan Fadli Zon dengan Direktur UNESCO Multisectoral Regional Office di Jakarta sekaligus Perwakilan UNESCO untuk Indonesia, Brunei Darussalam, Malaysia, Filipina, dan Timor-Leste, Maki Katsuno-Hayashikawa, di Gedung Kementerian Kebudayaan, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Pertemuan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi nasional setelah mandat KNIU diperkuat melalui Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2026. Sebagai Ketua KNIU, Fadli menekankan pentingnya mekanisme kerja yang lebih terstruktur agar program UNESCO di Indonesia selaras dengan prioritas pembangunan nasional, terutama dalam pemajuan kebudayaan.
Menurutnya, KNIU berperan sebagai penghubung antara UNESCO dengan pemerintah, lembaga terkait, akademisi, dan masyarakat sipil. Karena itu, koordinasi perlu diperkuat, baik dengan kantor UNESCO di Jakarta maupun Perwakilan Tetap Republik Indonesia untuk UNESCO di Paris.
“Keberadaan KNIU diharapkan dapat memperkuat koordinasi nasional dalam berbagai program UNESCO, sekaligus memastikan keterlibatan Indonesia berjalan secara terpadu,” ujar Fadli.
Ia menambahkan, komunikasi dan konsultasi sejak tahap awal diperlukan agar program yang dijalankan tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan saling mendukung dengan kebutuhan pembangunan Indonesia.
Salah satu perhatian utama dalam kerja sama tersebut adalah peningkatan pendataan dan dokumentasi Warisan Budaya Takbenda Indonesia. Proses ini perlu dilakukan secara berjenjang, mulai dari kabupaten/kota, provinsi, hingga tingkat nasional.
Pendataan yang terstruktur menjadi fondasi penting untuk mengidentifikasi kekayaan budaya, mendukung upaya pelindungan, serta memperluas pengenalan tradisi Indonesia di tingkat nasional dan internasional.
Fadli menilai, keragaman budaya Indonesia merupakan modal besar yang perlu dikelola secara berkelanjutan. Kerja sama dengan UNESCO diharapkan tidak hanya memperkuat pengakuan global, tetapi juga mendukung pendidikan, penelitian, pelestarian, dan pemberdayaan masyarakat.
“Indonesia merupakan negara dengan keragaman budaya yang luar biasa. Kita memiliki ribuan ekspresi budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang perlu terus didata serta dilindungi,” katanya.
Menurut Fadli, pengakuan internasional harus berjalan beriringan dengan upaya menjaga keberlangsungan tradisi di tengah masyarakat. Dengan demikian, manfaat pelindungan budaya tidak berhenti pada pencatatan atau penetapan, tetapi juga dirasakan oleh komunitas yang mewarisi dan mempraktikkan tradisi tersebut.
Selain Warisan Budaya Takbenda, Indonesia juga ingin memperkuat kontribusi dalam berbagai program dan jejaring UNESCO, termasuk Warisan Dunia, UNESCO Global Geoparks, Man and the Biosphere Programme, serta Memory of the World.
Indonesia juga akan menjalankan tanggung jawab sebagai anggota Komite Antarpemerintah untuk Pelindungan Warisan Budaya Takbenda periode 2026–2030. Dalam peran tersebut, dukungan teknis, pertukaran pengetahuan, dan koordinasi dengan UNESCO menjadi penting untuk memperkuat kontribusi Indonesia dalam pelaksanaan Konvensi 2003 tentang Pelindungan Warisan Budaya Takbenda.
Fadli menegaskan, berbagai program UNESCO memiliki kaitan dengan pembangunan berkelanjutan, pendidikan, penelitian, konservasi, dan pemberdayaan masyarakat. Karena itu, Indonesia perlu memastikan bahwa pengakuan terhadap kekayaan budaya memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Pendekatan ini juga membuka ruang bagi penguatan diplomasi budaya Indonesia, yakni melalui kontribusi aktif dalam forum internasional sekaligus memperluas manfaat kerja sama bagi pelestarian warisan budaya di dalam negeri.
Maki Katsuno-Hayashikawa mengapresiasi kesempatan untuk memperkuat dialog dengan Fadli Zon selaku Menteri Kebudayaan sekaligus Ketua KNIU. Ia menyebut Indonesia sebagai salah satu negara anggota UNESCO yang aktif dan memiliki sejarah panjang kerja sama dengan organisasi tersebut.
“Indonesia merupakan salah satu negara anggota UNESCO yang sangat aktif. Kami memiliki sejarah kerja sama yang panjang dengan Indonesia dan berharap dapat terus mengembangkan serta memperkuat hubungan tersebut di bawah kepemimpinan Menteri Kebudayaan sebagai Ketua Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO,” ujar Maki.
Ia menjelaskan, kantor regional UNESCO di Jakarta mencakup lima negara, yakni Indonesia, Brunei Darussalam, Malaysia, Filipina, dan Timor-Leste. Programnya meliputi empat sektor, yaitu pendidikan, ilmu pengetahuan, komunikasi dan informasi, serta kebudayaan.
Untuk meningkatkan efektivitas kerja sama, UNESCO mendorong komunikasi yang lebih rutin dengan KNIU, pembahasan prioritas program, dan penunjukan narahubung pada setiap bidang. Langkah tersebut diharapkan memperlancar koordinasi dan memastikan kebutuhan Indonesia terakomodasi dalam pelaksanaan program.
Melalui penguatan kelembagaan KNIU dan koordinasi lintas sektor, pemerintah berharap kerja sama dengan UNESCO semakin terarah dan berkelanjutan. Upaya ini sekaligus menjadi bagian dari strategi memperkuat pelindungan warisan budaya, memperluas kontribusi Indonesia di tingkat global, dan memastikan kekayaan budaya tetap memberikan manfaat bagi masyarakat.
