Sekjen Kemkomdigi, Ismail, dalam forum High Level Policy Statement ITU Plenipotentiary Conference di Doha, Qatar. (Foto: Humas Kemkomdigi)
Jakarta, InfoPublik – Indonesia mendorong pemerataan akses internet, penguatan pelindungan anak di ruang digital, dan keamanan identitas pengguna sebagai bagian dari upaya membangun ekosistem digital yang inklusif, aman, dan tangguh. Komitmen tersebut disampaikan dalam 2026 International Telecommunication Union (ITU) Plenipotentiary Conference di Doha, Qatar.
Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Digital (Sekjen Kemkomdigi), Ismail, memaparkan perkembangan transformasi digital Indonesia setelah Plenipotentiary Conference 2022. Pemerintah memprioritaskan perluasan konektivitas, penguatan infrastruktur ketahanan digital, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
"Peluncuran satelit SATRIA-1 memiliki dampak sosial dan ekonomi, serta memperluas akses internet di seluruh daerah terpencil dan belum terlayani," ungkap Ismail dalam forum High Level Policy Statement ITU Plenipotentiary Conference di Doha, Qatar, Rabu (11/11/2026).
Selain melalui satelit, pemerintah mengakselerasi pengembangan teknologi 5G melalui lelang pita frekuensi 700 Megahertz (MHz) dan 2,6 Gigahertz (GHz) pada Agustus 2026. "Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan akses ke layanan digital sekaligus memperkuat ketahanan dan keandalan infrastruktur konektivitas kita," jelasnya.
Pada aspek tata kelola, pemerintah tengah menyusun peta jalan kecerdasan artifisial (AI) nasional secara lintas sektor. Indonesia juga telah mengesahkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS) untuk memperkuat pelindungan anak di bawah usia 16 tahun di ruang digital.
Sementara itu, keamanan identitas pengguna layanan telekomunikasi diperkuat melalui Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 7 Tahun 2026 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi. Regulasi tersebut mewajibkan verifikasi biometrik dalam registrasi pelanggan sebagai upaya mencegah penyalahgunaan nomor seluler.
"Registrasi kartu SIM berbasis biometrik menggunakan pengenalan wajah bertujuan untuk memperkuat verifikasi identitas pelanggan dan membantu mencegah penyalahgunaan nomor ponsel," tambah Ismail.
Ismail menegaskan, berbagai tantangan dalam transformasi digital membutuhkan kerja sama lintas negara. Dalam hal ini, ITU berperan sebagai wadah bagi negara anggota untuk bertukar keahlian, membangun konsensus, dan memperkuat kapasitas teknis, terutama bagi negara berkembang.
Sebagai bentuk komitmen terhadap penguatan tata kelola telekomunikasi global, Indonesia mencalonkan diri sebagai Anggota Dewan ITU untuk periode 2027–2030. Pemerintah juga meminta dukungan dari negara-negara anggota atas pencalonan tersebut. "Mari kita bangun masa depan digital yang lebih inklusif, aman, dan tangguh," pungkas Ismail.
