Menteri Kebudayaan Fadli Zon dalam Rapat Koordinasi Direktorat Jenderal Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi di kompleks Kementerian Kebudayaan. (Foto: Dok Kementerian Kebudayaan)
Jakarta, InfoPublik – Sebanyak 218 candi perwara di kompleks Candi Prambanan ditargetkan dibangun kembali dalam waktu dua tahun melalui pembentukan satuan tugas khusus dan pemanfaatan teknologi material berbasis batuan abu vulkanik. Upaya ini menjadi salah satu langkah Kementerian Kebudayaan untuk mempercepat pelindungan situs bersejarah sekaligus memperkuat pemanfaatan warisan budaya Indonesia.
Menteri Kebudayaan Fadli Zon menegaskan, pelestarian kebudayaan tidak boleh berhenti pada pencatatan, verifikasi, atau penetapan status. Upaya tersebut harus berlanjut pada pelindungan fisik, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan agar warisan sejarah tetap terjaga serta memberi manfaat bagi masyarakat.
“Kementerian Kebudayaan harus relevan, bukan hanya sekadar penetapan, pencatatan, verifikasi, tetapi lebih dari itu yaitu muaranya kepada pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan serta pembinaan kebudayaan sesuai dengan amanat konstitusi. Kementerian Kebudayaan harus hadir dalam pelindungan kebudayaan dan situs-situs bersejarah dan taman budaya,” ujar Fadli dalam Rapat Koordinasi Direktorat Jenderal Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi di kompleks Kementerian Kebudayaan, Senayan, Jakarta, Senin (9/11/2026).
Dalam rapat tersebut, Fadli mengapresiasi capaian program prioritas sepanjang 2026, termasuk peningkatan penetapan Cagar Budaya Nasional dan Warisan Budaya Takbenda Indonesia. Ia juga meminta percepatan penyelesaian sejumlah proyek revitalisasi situs budaya agar dapat dituntaskan pada akhir tahun.
Keterbatasan pembiayaan menjadi salah satu tantangan dalam menjaga dan mengembangkan aset budaya yang tersebar di berbagai daerah. Untuk memperluas dukungan, Kementerian Kebudayaan mendorong pelibatan sektor swasta melalui pembentukan Dewan Penyantun (Board of Trustees) sebagai skema penghimpunan dana di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Skema tersebut telah mendukung revitalisasi sejumlah aset budaya, antara lain Candi Plaosan, kawasan Candi Muaro Jambi, kawasan Dieng, dan Museum Nasional Indonesia.
Selain pendanaan alternatif, program Dana IndonesiaRaya disiapkan untuk memfasilitasi kebutuhan seniman dan komunitas budaya di berbagai daerah. Dukungan ini diharapkan memperkuat ekosistem kebudayaan, termasuk bagi pelaku budaya yang membutuhkan akses terhadap sumber daya untuk mengembangkan karya dan kegiatan mereka.
Fadli menekankan bahwa kebudayaan harus dipandang sebagai investasi strategis. Ia menggarisbawahi empat peran utama kebudayaan, yakni sebagai kekuatan pemersatu (binding power), sumber identitas (source of identity), penggerak baru pertumbuhan ekonomi (new engine of economic growth), dan kekuatan diplomasi lunak (soft power).
“Kebudayaan adalah investasi strategis dengan empat pilar yang kita kedepankan, yaitu kebudayaan sebagai binding power, source of identity, new engine of economic growth, dan kebudayaan sebagai kekuatan soft power. Oleh karena itu, infrastruktur di daerah-daerah harus diperbaiki sehingga ekosistemnya hidup, dan ini sejalan saya kira dengan arah pembangunan kebudayaan,” tegasnya.
Di samping revitalisasi fisik, pengelolaan situs dan museum perlu ditopang standar keamanan serta layanan yang memadai. Pengelola situs dan museum besar diminta menyediakan alat pemadam kebakaran, terutama untuk bangunan rumah adat berbahan kayu yang rentan terhadap kebakaran.
Penataan pameran museum juga perlu ditingkatkan agar koleksi tidak sekadar tersimpan atau dipajang, tetapi mampu menyampaikan pengetahuan, menarik kunjungan, dan mendorong aktivitas ekonomi berbasis kebudayaan.
Pembenahan tersebut penting karena pelestarian tidak hanya menyangkut keberadaan bangunan dan koleksi, tetapi juga keberlanjutan fungsi ruang budaya sebagai tempat belajar, interaksi masyarakat, dan pengembangan ekonomi kreatif.
Memasuki perencanaan 2027, Fadli menekankan penguatan ekosistem kebudayaan melalui tiga aspek tata kelola, yaitu getting institution right, getting intervention right, dan getting coordination right.
Ketiganya mencakup penguatan kelembagaan agar mampu menjalankan fungsi secara tepat, penyusunan kebijakan dan intervensi yang selaras dari pusat hingga daerah, serta pembenahan koordinasi antarsatuan kerja.
Seluruh proses tersebut, menurut Fadli, harus mengedepankan transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan praktik tata kelola yang baik. Sinergi antara lima satuan kerja pusat, Balai Pelestarian Kebudayaan, serta Museum dan Cagar Budaya juga perlu diperkuat agar program pelindungan dan pemajuan kebudayaan berjalan lebih efektif.
Untuk 2027, kementerian turut menyiapkan evaluasi terhadap 10 Objek Pemajuan Kebudayaan guna memastikan pelaksanaannya semakin inklusif dan mampu menjangkau beragam kelompok masyarakat. Evaluasi terhadap 33 infrastruktur Balai Pelestarian Kebudayaan juga akan dilanjutkan untuk memastikan kualitas fasilitas dan layanan pelestarian di daerah.
Melalui penguatan pendanaan, revitalisasi situs, peningkatan keamanan museum, dan pembenahan tata kelola, Kementerian Kebudayaan berupaya memastikan warisan budaya tidak hanya terlindungi, tetapi juga tetap hidup dan relevan. Tantangan berikutnya adalah memastikan berbagai rencana tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan yang terukur, koordinasi yang efektif, dan manfaat yang dirasakan masyarakat.
