Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda memberikan arahan saat kunjungan kerja dalam rangka penguatan desa anti maladmisitrasi di Kantor Desa Indrasari, Martapura, Jumat (4/9/2026). Rifqinizamy menyampaikan mulai 2027 mendatang, indikator kinerja birokrasi di tingkat pemerintah daerah (provinsi, kabupaten, dan kota) akan dinilai dan disusun oleh Ombudsman RI reformasi berdasarkan regulasi terbaru dari Kementerian PANRB dan Kementerian Dalam Negeri. Penilaian indikator tersebut nantinya akan mempengaruhi besaran alokasi Transfer ke Daerah (TKD). MC Kab. Banjar/Agus/Zajuli