Anggota DPD RI/MPR RI asal Papua Barat Daya, Paul Vincent Mayor, memberikan arahan saat monitoring tata kelola PPPK di Aula Wayag, Kantor Bupati Raja Ampat, Senin (2/3/2026). Paul Vincent Mayor menyoroti 53 berkas administrasi PPPK yang dinilai tidak sesuai ketentuan serta menegaskan pentingnya penertiban demi menjaga akuntabilitas penggunaan anggaran negara. Pemerintah Kabupaten Raja Ampat melalui BKPSDM menyatakan komitmennya untuk segera menindaklanjuti temuan tersebut guna memastikan proses pengangkatan PPPK berjalan transparan, profesional, dan sesuai aturan. MC Raja Ampat/Salahudin Sarkasi
_thumb.jpeg)
