Dorong Investasi Berkelanjutan, Kemenparekraf- BPOLBF Gelar Forum Investment

:


Oleh MC KAB MANGGARAI BARAT, Kamis, 25 November 2021 | 10:45 WIB - Redaktur: Kusnadi - 339


Labuan Bajo, InfoPublik - Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Badan Pelaksana Otorita Pariwisata Labuan Bajo Flores (BPOLBF) menggelar Forum Investment Road to KTT G20 dengan tema "Sustainable Tourism and Creative Economy Investment Forum".

Kegiatan yang digelar secara hybrid ini mengundang sejumlah investor untuk melihat peluang-peluang investasi berkelanjutan di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang tersebar di 11 Kabupaten Flores, Alor, Lembata dan Bima (Floratama). Kegiatan ini juga bagian dari rangkaian dalam menyambut penyelenggaraan G20 tahun depan, di Hotel Meruorah Komodo Labuan Bajo, Selasa (23/11)

Wakil Bupati Manggarai Barat, Yulianus Weng, menyampaikan bahwa forum investasi bukan hanya untuk Labuan Bajo tetapi untuk daerah Floratama.

“Forum Investment ini bukan hanya diperuntukkan para investor yang mau investasi di Labuan Bajo saja akan tetapi forum ini diadakan untuk membuka peluang para calon investor untuk berinvestasi di daerah-daerah Floratama,” ujarnya.

Wabup Mabar menyampaikan bahwa pemerintah Manggarai Barat akan memberikan moratorium pembangunan hotel bintang 4 dan 5 di Manggarai Barat maksimal bulan Oktober 2022. Kemudian ijin yang sudah dikeluarkan akan dievaluasi maksimal 6 bulan sudah harus direalisasikan.

"Kami berharap banyak investasi yang masuk dan kami juga tentunya berharap semoga para wisatawan yang berkunjung dan berada di Labuan Bajo bisa merasakan kenyamanan,” kata Wabup bumi Komodo tersebut

Direktur Utama BPOLBF, Shana Fatina, mengatakan, BPOLBF sebagai satuan kerja di bawah Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif salah satu tugas dan fungsinya adalah melakukan langkah-langkah percepatan pembangunan di Labuan Bajo Flores dan forum ini dapat menjadi sarana mengidentifikasi persoalan dan kendala dalam investasi di Labuan Bajo.

"Pertemuan ini bisa menjadi potret identifikasi persoalan dan kendala dalam investasi di wilayah Labuan Bajo Flores, serta menemukan solusinya. Selain itu, investasi yang kita butuhkan adalah investasi yang mampu melestarikan untuk menyejahterakan," kata Shana Fatina.

Shana juga mengatakan, kehadiran investasi di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif diharapkan memberikan dampak positif dengan meningkatkan ekonomi masyarakat dengan terbukanya lapangan kerja.

Dikatakannya, gaung percepatan pembangunan infrastruktur dan pariwisata di Labuan Bajo ditantang dengan pengembangan SDM yang mengimbanginya. Karena tanpa peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, maka tujuan pembangunan tersebut tidak akan tercapai.

"Ruang-ruang kreatif dibutuhkan untuk menumbuhkan pengusaha-pengusaha lokal baru yang akan mengisi rantai pasok pariwisata. Masyarakat maupun investor berkolaborasi untuk membangun ekosistem parekraf berkelanjutan dan berdaya saing. Inilah jawaban dari manfaat pariwisata dirasakan menetes sampai ke bawah" ujar Shana.

Sementara Deputi Bidang Industri dan Investasi Kemenparekraf/Baparekraf, Fadjar Hutomo, menyampaikan apresiasinya kepada seluruh stakeholder yang sudah menyelenggarakan kegiatan forum ini.

“Kegiatan ini merupakan salah satu kegiatan Road to KTT G20 di Tahun 2022 mendatang yang akan menjadikan Labuan Bajo sebagai tuan rumah sekaligus sebagai promosi 5 DPSP yang akan mendorong para investor untuk melakukan investasi. Semoga kegiatan ini bisa membuka investasi yang banyak agar dapat membantu perkembangan dan pemulihan ekonomi ke depan,” ujar Fadjar.

Turut hadir Kepala Kamar Dagang dan Industri Kabupaten Manggarai Barat, Ignasius Charles Angliwarman, Direktur Fasilitasi Promosi Daerah Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal, Saribua Siahaan, para pimpinan dan perwakilan dari 11 Kabupaten (Floratama) dan para investor.

Hadir secara online Deputi Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi, Odo Manuhutu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur, I Nyoman Ariawan Atmaja, dan Tenaga Fungsional Peneliti Ahli Madya Badan Kebijakan Fiskal, Joko Tri Haryanto. (Mckabmanggaraibarat/TC/Syarif ab)